Halokaltim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Tanggapan Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dalam dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun 2022.
Tanggapan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kutim yang di pimpin Ketua DPRD Kutim Joni di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (16/06/2023).
Terhadap Pandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan, Rizali Hadi mengatakan pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi antar unit organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar terjalin sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
“Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintahan khususnya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sehingga pengadaan barang dan jasa bisa lebih cepat dan tidak dalam kendala menjadi proses proyek pembangunan,” ujar Rizali Hadi.
Dalam Nota Pengantar RAPBD 2022 disebutkan bahwa realisasi realisasi pendapatan anggaran 2022 adalah sebesar Rp5,12 triliun atau 114,87 persen dari anggaran pendapatan sebesar Rp4,46 triliun. Dimana Pendapatan Asli daerah sebesar Rp272 miliar, transfer pusat sebesar Rp4,7 triliun dari target sebesar Rp4,12 triliun. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp77,55 miliar dari target Rp93,94 miliar.
Sementara realisasi belanja tahun 2022 adalah sebesar Rp4,04 triliun dari anggaran belanja sebesar Rp4,94 triliun, terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp2,61 triliun dari target sebesar Rp3,09 Triliun. Sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp.1,00 triliun dari taget Rp1,29 Triliun.
“Mengenai SILPA pada tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp1,57 triliun, Pemerintah akan mengkaji dan menelaah agar serapan anggaran pada tahun yang akan datang bisa lebih maksimal dan bisa digunakan secara efektif dan efisien,” tandasnya.
