Halokaltim – Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang bersama jajaran perangkat daerah dan segenap perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta Ormas yang ada, turut hadir mengikuti rapat paripurna ke- 22, di ruang sidang utama DPRD Kutim, Kamis (21/7/2022) siang.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar, dan diikuti sebanyak 20 anggota dewan itu beragendakan penyampaian tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023, Kabupaten Kutim.
Wakil Bupati, Kasmidi Bulang yang saat itu berkesempatan memberi tanggapan atas pandangan fraksi dalam dewan, sebelumnya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap fraksi DPRD terhadap perannya selaku wakil rakyat Kabupaten Kutim.
“Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas aspirasi, saran dan masukan yang disampaikan fraksi dalam dewan terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kutai Timur, tahun anggaran 2023,” ujarnya.
Peran DPRD itu pun menjadi acuan sehingga bisa segera mengagendakan penyusunan RAPBD pada tahun berikutnya, dalam mewujudkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutim.
“Sehingga kita akan dapat menyusun RAPBD tahun 2023 yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas serta berkelanjutan,” tambah Kasmidi.
Mulai dari Fraksi PPP yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan rapat terkait pendalaman RKA yang mengacu pada KUA dan PPAS APBD TA 2023, langsung diterima dan diagendakan secepatnya pasca paripurna oleh Kasmidi.
“Selepas rapat paripurna ini kami secara langsung akan menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk segera menyusun RKA dengan mengacu pada KUA PPAS APBD TA 2023,” ucap Kasmidi Bulang.
Bergeser ke Fraksi Partai Golkar yang sangat memperhatikan urusan wajib pelayanan dasar khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, juga langsung diberi penjelasan oleh Kasmidi. “poin-poin ini sudah dilaksanakan dalam rancangan APBD yang dapat dilihat pada dokumen KUA-PPAS,” tegas lelaki yang juga Ketua DPD II Golkar Kutim itu.
Selanjutnya untuk Fraksi Partai Nasdem sendiri secara umum sependapat dengan pemerintah, dan begitu pun sebaliknya. “Pemerintah juga sependapat dengan pandangan umum Fraksi Partai Nasdem, itu semua penting untuk laksanakan guna menciptakan tata kelola APBD yang baik,” kata Kasmidi.
Pindah ke Fraksi Partai Demokrat yang berpedoman pada RKPD Kutim Tahun 2023, dalam hal ini dijelaskan oleh Kasmidi bahwa telah terdapat enam prioritas pembangunan. Lebih lanjut terdapat dua program prioritas, yakni Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi dan Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah.
“Untuk APBD tahun 2023 diarahkan penggunaannya yaitu minimal 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar kecamatan,” lanjutnya menyampaikan.
Kemudian terkait dengan tanggapan dan penjelasan atas pandangan umum Fraksi PDI-P, Kasmidi menyebut pertumbuhan ekonomi Kutim pada tahun 2023 diproyeksikan akan mengalami peningkatan signifikan daripada tahun sebelumnya mengingat dampak pandemi Covid-19 yang mulai berkurang.
Poin penting lainnya terkait catatan dari fraksi PDI-P adalah terkait peningkatan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Dimana hal ini sudah masuk dalam prioritas program Tahun 2023. “Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin mengajak.para stakeholder untuk mempercepat transformasi teknologi pengolahan yang lebih modern dan tentunya berkelanjutan,” ujarnya.
“Hal ini dapat terwujud dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari sektor Swasta, Akademisi, maupun dari pihak lainnya. Kemudian untuk struktur APBD Kutim Tahun 2023 memiliki struktur belanja Operasi dengan proporsi 62,3 persen, dimana anggaran belanja ini dirasa masih proporsional dengan asumsi beban PPPK yang dibebankan pada anggaran daerah,” lanjutnya menerangkan.
Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya dianggap sejalan dengan pemerintah, yakni dengan tujuan memperkuat pembangunan dalam segala unsur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta adaptif.
“Pemerintah sependapat agar fokus dalam memperkuat pembangunan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadian, dan menjamin pemerataan, dan meningkatkan SDM yang berdaya saing memperkuat pembangunan infrastruktur,” ungkapnya
Fraksi terakhir dari Amanat Keadilan Berkarya yang mendorong peningkatan PAD oleh pemerintah pun langsung ditanggapi secara tegas oleh Kasmidi. Dikatakanya pemerintah akan berusaha sebaik mungkin untuk terus meningkatkan PAD.
“Kita pun bertujuan menciptakan Kabupaten yang lebih Mandiri dan berdaya saing, dan sektor-sektor potensial akan terus dioptimalkan agar memberi dampak yang positif terhadap pendapatan daerah dan utamanya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas,” pungkasnya. (*)
