Halokaltim.com – Pemerataan pembangunan masih menjadi isu utama di salah satu provinsi terkaya di Indonesia, yakni Kalimantan Timur. Dengan APBD yang cukup besar namun pembangunan di Kaltim masih belum merata.
Masih ada daerah-daerah yang belum disentuh dengan pembangunan yang layak. Padahal, pemerataan pembangunan akan mendongkrak perekonomian daerah dan menekan jurang sosial antara perkotaan dan pedesaan.
Melihat permasalahan ini, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menelurkan kebijakan pemberian bantuan anggaran kepada desa yang setiap tahun dikucurkan ke daerah-daerah termasuk ke Kaltim.
Meski kenyataannya, saat ini ada beberapa kendala dalam implementasi di tataran masyarakat pedesaan. Masalah itu biasanya disebabkan karena sumberdaya manusia di daerah pedesaan yang belum mumpuni. Sehingga butuh waktu supaya pelaksanaan anggaran ini berjalan stabil dan sesuai fungsinya.
Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir menerangkan, mestinya pemerintah daerah bisa merancang program yang meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mampu menyerap tenaga kerja daerah. Salah satu contohnya adalah membuat program pertanian dan peternakan.
Sektor ini, tentu dapat menyerap tenaga kerja dan menopang perekonomian setempat. Bahkan, ketika dikelola di sektor hilirnya secara profesional, maka akan memiliki nilai ekonomi yang potensial.
“Jika ini terlaksana dan tingkat partisipasi warga cukup tinggi, maka bukan tidak mungkin daerah pedesaan akan mandiri dan maju. Pemerataan ekonomi akan otomatis tercipta,” urainya.
Makanya, Sutomo meminta tindakan positif dan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa yang dikucurkan pemerintah harus terus dilakukan. Sehingga dana desa yang dikelola langsung oleh desa bisa bermanfaat dan sesuai alokasi serta peruntukannya.
“Dalam pembinaannya, tentu didampingi oleh perangkat desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim,” imbuhnya. (adv)
Penulis : Hadid
