Halokaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan tak kenal lelah melakukan penggeledahan. Setelah sebelumnya melakukan penggeledahan di 10 kantor Pemkab Kutai Timur (Kutim), kini lembaga anti rasuah itu menyatakan telah menggeledah rumah pribadi para tersangka operasi tangkap tangan (OTT) pada 2 Juli 2020 yang melibatkan bupati dan ketua DPRD itu.
KPK kembali melaksanakan giat penggeledahan di beberapa rumah tersangka pada Kamis (9/07/20). Dalam penggeledahan ini KPK mengamankan beberapa dokumen yang terkait dugaan gratifikasi proyek infrastruktur.
“Penyidik KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan berbagai macam dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara,” jelas Jubir KPK, Ali Fikri.
Dokumen-dokumen yang disita KPK, menurut Ali Fikri, akan menjadi barang bukti, yang akan memberatkan tujuh tersangka. Karena dari berkas tersebut ditemukan bukti keterkaitan erat para tersangka dalam kasus korupsi infrastruktur di Kutim. Dengan adanya barang bukti tersebut semakin menguatkan pembuktian berkas perkara terhadap ketujuh tersangka.
Selain itu Ali Fikri juga menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang disita berasal dari penggeledahan dan penyitaan di beberapa tempat, di antaranya :
1. Rumah tersangka MUS, Kepala Bapenda
2. Rumah/Kantor tersanfka AM, kontraktor rekanan Dinas PU
3. Rumah LLA saksi
4. Rumah saksi SES, CV Bulanta
5. Rumah tersangka DA, kontraktor rekanan Disdik
Sebelumnya KPK menetapakan tujuh tersangka skandal korupsi infrastruktur di Kutim yang melibatkan ISM Bupati Kutim, EU Ketua DPRD Kutim, MUS Kepala Bappenda, SUR Kepala BPKAD, ASW Kepala Dinas PU, AM dan DA sebagai Rekanan. KPK mengamankan tujuh tersangka dengan barang bukti total Rp 6,1 miliar.
Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor instansi di Pemkab Kutim pada Rabu (8/7/20) pagi hingga malam, dengan mengamankan barang bukti berupa dokumen terkait proyek, sejumlah uang, dan catatan-catatan penerimaan uang. Serta melakukan pemeriksaan langsung terhadap saksi dari para pejabat yang bersangkutan. (ash)
