Halokaltim.com – Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemkab Kutai juga menyambangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kutim dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Kaltim, Rabu (8/7/20). Pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih satu jam di Kantor Dinsos Kutim itu.
Segerombolan petugas KPK yang membawa koper berwarna hitam, masuk ke Kantor Dinsos Kutim dengan terburu-buru. Turut dikawal oleh sejumlah petugas kepolisian berbekal senjata api laras panjang. Begitu juga di kantor Bappeda Kutim.
Berita terkait : Pemeriksaan KPK Melebar di Kutim, 6 Tempat Baru Digeledah, Akan Ada Deretan Pejabat Saksi Baru
Pemeriksaan di Dinsos Kutim cukup mengejutkan, karena sebelumnya nama instansi tersebut tidak disebutkan pada saat KPK merilis hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kutim Ismunandar dan istrinya Ketua DPRD Kutim Encek UR Firgasih beserta tiga kepala dinas lainnya dan dua rekanan kontraktor pada Kamis (2/7/20).
Catatan halokaltim.com, hal ini menggiring opini bahwa KPK mencari bukti baru terkait proyek yang berkaitan dengan kasus korupsi sejumlah infrastruktur di Kutim. Yakni, sebelumnya hanya melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Usai pemeriksaan di kantornya, Kadinsos Kutim Jamiatulkhair Daik menjelaskan, dirinya dimintai keterang terkait proyek-proyek yang dikerjakan di Dinsos Kutim. Bahwa tidak semua proyek yang diperiksa.
“Proyek PL (penunjukan langsung) saja yang ditanyakan. Bukan menyangkut kegiatan penanggulangan covid-19,” jelasnya kepada sejumlah awak media.
Dia menyatakan, semua pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Dinsos Kutim turut dipanggil oleh KPK.
Sementara di Bappeda Kutim, KPK memeriksa ruang kerja kepala instansi yang menghimpun semua kegiatan Pemkab Kutim itu. Pemeriksaan berlangsung sekira 30 menit.
Kepala Bappeda Kutim, Edward Azran mengatakan, dirinya menyambut kedatangan para petugas KPK dengan kooperatif, di mana para petugas tersebut datang secara baik-baik dan santun.
“Mereka hanya memeriksa ruangan saya. Apapun berkas yang mereka minta telah saya berikan, karena untuk membantu mempermudah kerja para petugas,” ungkap Edward.
Adapun Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim, sebelumnya telah disebutkan dalam rilis KPK, bahwa ada suatu proyek yang ikut disebutkan, telah menjadi dugaan kasus tersebut.
Sedangkan di Sekretariat DPRD Kutim, Sekwan Ikhsanuddin Syerpi didatangi oleh para petugas KPK sebanyak tujuh orang. Dia ditemani kasubbag protokol dan kabag keuangan, beserta portir. Pemeriksaan di Sekretariat DPRD Kutim berlangsung pada pukul 16.30-20.50 Wita. Hingga berita ini naik tayang, sejumlah petugas KPK masih melakukan pemeriksaan lanjutan di Kantor Bupati Kutim. Beberapa pejabat di instansi terkait juga masih diperiksa oleh KPK di Kantor Bupati Kutim, hingga berita ini naik tayang. (ash)
