Halokaltim.id , Nasional – Pemerintah resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar maksimal 50 liter per hari.Aturan ini membatasi harian untuk kendaraan (maks. 50 liter/hari) guna efisiensi energi di tengah potensi krisis, berlaku hingga Mei 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pembatasan tersebut merujuk pada surat edaran dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Mengacu ke situ dan akan berlaku untuk dua bulan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4).
Sebelumnya, BPH Migas telah menerbitkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 pada 30 Maret 2026 yang mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi, baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.
Kebijakan ini menjadi bagian dari delapan langkah pemerintah dalam mendorong transformasi budaya kerja nasional. Salah satu poin pentingnya adalah penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, efisiensi perjalanan dinas, serta imbauan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk menerapkan WFH satu hari dalam sepekan.
Meski pembatasan diberlakukan untuk BBM subsidi, pemerintah hingga kini belum menetapkan kebijakan serupa untuk BBM nonsubsidi.
“Itu masih dikaji, nanti pada waktu pengkajian selesai pasti juga akan disampaikan ke publik,” tambah Airlangga.
Langkah ini diambil sebagai respons atas melonjaknya harga minyak mentah dunia yang kini menembus di atas US$100 per barel. Kenaikan harga tersebut dipicu konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026.
Meski tekanan global meningkat, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap stabil. Pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan harga Pertalite maupun Bio Solar hingga akhir 2026.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mengalami defisit sebesar 2,9 persen akibat meningkatnya beban subsidi energi.
Namun demikian, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga stabilitas. “Kita masih punya bantalan anggaran sekitar Rp490 triliun dalam bentuk sisa anggaran lebih yang bisa digunakan jika kondisi mendesak,” ujarnya.
Ia juga memperkirakan harga minyak dunia tidak akan bertahan lama di level tinggi, selama pasokan global tetap terjaga. (*)
