Halokaltim, Kutai Timur – Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat (DPPKH) angkat suara menanggapi kehebohan yang sedang terjadi di Kutai Timur (Kutim) sejak mencuatnya pemberitaan liar soal dugaan praktik jual beli proyek senilai Rp600 miliar, antara Bupati Kutim dengan sesosok pengusaha bernama H. Herman.
Dalam kesempatannya, para jajaran pengurus DPPHK memberikan komentar serta kritiknya di hadapan awak media, sebagai bentuk tindaklanjut dari mencuatnya isu liar tersebut melalui konferensi pers yang digelar di Hotel Kubis Sangatta, pada Kamis (20/11) sore.
Ketua I Dewan Presidium, Angga Redi, menyampaikan keprihatinannya atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh berita yang tidak akurat tersebut terhadap iklim investasi dan stabilitas ekonomi daerah.
“Kami sangat menyayangkan penyebaran berita yang tidak terverifikasi kebenarannya, yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan merugikan perekonomian daerah,” ucapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat maupun media untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. “Kami berharap masyarakat lebih selektif, dan mengutamakan sumber yang terpercaya, serta juga mengajak media bersama-sama menjaga kondusivitas lewat berita yang akurat dan berimbang,” imbaunya.
Pada kesempatan yang turut didampingi oleh Ketua II Dewan Presidium, Abdul Haris, beserta jajaran para Pengusaha Kutim Hebat, Angga Redi seraya menegaskan komitmen pihaknya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kutim.
Lebih lanjut Ketua II Dewan Presidium, Abdul Haris menambahkan, belum lama ini Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman telah menegaskan bahwa tudingan atas dirinya pada pemberitaan liar tersebut adalah berita hoaks atau kabar bohong yang tak berdasar.
Perihal itu Abdul Haris berharap, pemerintah bersama aparat segera mengambil langkah tegas menindaklanjuti hal tersebut. “Berita ini sudah merusak dan mengganggu kondusivitas daerah. Aparat penegak hukum kami harap bisa ikut ambil tindakan, memberi efek jera kepada pelaku pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong tersebut,” harapnya.
“Sebab, bukan hanya iklim dunia bisnis saja yang terganggu, saya yakin ini juga merembet ke situasi politik yang ada di Kutim. Jangan sampai berita liar semacam itu membuat pemerintah mengambil keputusan yang gegabah, karena merasa panas atau terpancing,” tuturnya.
