Halokaltim, Balikpapan – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta enam perusahaan tambang besar di daerah tersebut.
Rapat yang berlangsung di Platinum Hotel & Convention Hall, Balikpapan, membahas evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta isu ketenagakerjaan.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Ketua Komisi IV Baba. Hadir pula anggota Komisi IV lainnya, yakni Sarkowi V. Zahry, Agus Aras, Agusriansyah Ridwan, dan Syahariah Mas’ud.
Enam perusahaan yang hadir antara lain PT Multi Harapan Utama, PT Kideco Jaya Agung, PT Indomining, PT Trubaindo Coal Mining, PT Energi Unggul Persada, dan PT Kutai Sawit Mandiri.
Anggota Komisi IV, Sarkowi V. Zahry, menilai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Beberapa perusahaan memang mendapat PROPER emas, tapi konflik dengan masyarakat masih terus terjadi. Kita perlu ukuran yang lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Sarkowi.
Anggota lainnya, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya pemisahan antara Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (PPM) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).
Menurutnya, selama ini kedua program tersebut sering disamakan, sehingga indikator capaian sosial perusahaan tidak terukur secara jelas.
“PPM tidak wajib dilaporkan ke pemerintah daerah, sementara TJSL wajib dikoordinasikan. Kalau dicampur, dampaknya tidak maksimal,” ujarnya.
Agusriansyah mendorong revisi Peraturan Daerah terkait TJSL serta peningkatan sinergi antar instansi teknis agar program CSR perusahaan selaras dengan agenda pembangunan daerah.
Komisi IV DPRD Kaltim juga meminta perusahaan meningkatkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kami mendukung konsolidasi program PPM oleh Pemprov Kaltim agar dunia usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi sejalan dengan arah kebijakan daerah,” tegas Darlis.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap kepatuhan dunia usaha terhadap regulasi lingkungan dan sosial, sekaligus mendorong akuntabilitas korporasi terhadap dampak yang ditimbulkan di wilayah operasional mereka. (Adv/dprd-kaltim)
