Halokaltim, Kukar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur itu menjadi capaian ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Kukar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pencapaian ini menunjukkan konsistensi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Namun ia menegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir.
“Pertanggungjawaban APBD 2024 ini disampaikan ke DPRD setelah mendapat opini WTP dari BPK. Artinya, pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik,” ujar Aulia di Tenggarong, Senin, 30 Juni 2025.
Menurut Aulia, opini tersebut justru menjadi pijakan awal untuk melakukan berbagai penyempurnaan. Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK, terutama terkait pengelolaan aset dan keuangan daerah agar lebih tertib dan transparan.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kukar telah menyampaikan nota Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 kepada DPRD Kukar. Nantinya, setiap fraksi akan memberikan pandangan dalam rapat paripurna sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Opini WTP sendiri merupakan bentuk pengakuan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar dalam semua aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan keberhasilan mempertahankan WTP, Kukar menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur yang konsisten meraih opini tersebut.
Aulia menegaskan, keberhasilan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dirinya dan Wakil Bupati Rendi Solihin dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami terus dorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Aulia. (*adv/diskominfokukar)
