Halokaltim, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa peredaran narkotika menjadi ancaman serius bagi upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Forum Komunikasi Terpadu P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika), Selasa (17/6/2025).
Ananda menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi dini peredaran narkoba di Kaltim. Ia juga mengingatkan bahwa daerah ini telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang P4GN yang perlu dioptimalkan implementasinya.
“Semua unsur harus bersinergi untuk menghimpun kekuatan dalam pencegahan dan deteksi dini peredaran narkotika,” ujarnya.
Rencananya, satuan tugas khusus akan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, bersama Forkopimda. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan dalam menanggulangi persoalan narkoba secara maksimal.
Politikus PDIP ini juga menyoroti potensi kegagalan program peningkatan kualitas SDM jika peredaran narkoba tidak segera dikendalikan. “Sayang sekali kalau program peningkatan SDM yang didukung anggaran besar harus terganggu karena narkoba,” tegasnya.
Ananda menyatakan DPRD siap mendukung penuh upaya P4GN dari sisi regulasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia juga menyoroti terbatasnya kapasitas fasilitas rehabilitasi di Tanah Merah, yang hanya mampu menampung 290 orang, jauh dari angka pengguna narkoba di Kaltim yang mencapai sekitar 25.000 jiwa.
“Fasilitas rehabilitasi di Tanah Merah perlu diperluas,” katanya.
Selain itu, Ananda menolak pendekatan represif terhadap pengguna narkoba. Menurutnya, pengguna lebih tepat direhabilitasi daripada dipenjara. “Saya kurang setuju pengguna narkoba dipenjara. Lebih baik diarahkan ke rehabilitasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah dan aparat, melainkan seluruh elemen masyarakat. “Kita semua harus bersama-sama memerangi peredaran narkotika,” pungkasnya. (Adv/dprd-kaltim)
