Opini oleh: Kasmiah (Pemerhati Sosial Masyarakat)
Halokaltim, Nusantara – Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap periode tahun 2020 – 2024, yang berposisi berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan titik rawan Selat Makassar, maka harus ada 13 sarana infrastruktur Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang harus di bangun dan tersedia di IKN.
Selain itu juga Ombudsman RI menilai kerawanan turut terpantau pada posisi IKN yang memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, dan sebagai salah satu jalur perdagangan dan pelayaran strategis. Jalur tersebut turut di sertai dengan berbagai resiko.
Faktanya sejumlah bangunan gedung di IKN telah siap diresmikan dalam waktu dekat, diantaranya Istana Garuda, Gedung Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), dan training center atau pusat latihan PSSI.
Namun diantara infrastruktur tersebut belum tersedia sarana infrastruktur pertahanan dan keamanan (Hankam) yang harus di bangun dan tersedia di IKN, karena posisinya yang berdekatan dengan ALKI dan titik rawan (choke point) Selat Makassar.
Pentingnya pembangunan sarana keamanan karena sarana yang minim akan memudahkan negara mudah dipantau dan dikuasai oleh negara lain, jadi sarana yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan gedungnya, tapi yang terpenting adalah harus disertai pertahanan negara yang kuat. Karena apabila kuat maka pendanaan akan dilakukan oleh penguasa itu sendiri dan tidak berharap dari investor luar.
Sistem kapitalis sekuler dan penguasa saat ini terlihat yang lebih difokuskan adalah pembangunan fisik, terlihat pembangunan di Ibu Kota Nusantara adanya gedung-gedung tinggi, dan bukan yang dibutuhkan masyarakat. Tapi kapitalis sibuk mendahulukan infrastruktur pencitraan, dan inilah watak kapitalis oligarki yang hanya mengutamakan keuntungan materi.
Pembangunan ibu kota seharusnya sangat memperhatikan aspek strategis wilayahnya, karena pertahanan dan keamanan sangat di prioritaskan untuk menjaga negara semakin kuat pertahanan dan keamanannya. Juga sebagai bentuk kesiapan negara apabila ada ancaman dari luar.
