Halokaltim, KUKAR – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan pentingnya sinkronisasi dan integrasi mitigasi bencana banjir antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Hal tersebut disampaikan menanggapi persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah hulu Kukar, khususnya di kawasan rawan seperti Juna Hulu.
“Mitigasi bencana harus benar-benar disinkronkan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Perlu ada pembagian tugas yang jelas agar antisipasi bisa dilakukan secara terencana,” ujar Salehuddin saat ditemui di Lamin Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/6/2025).
Menurut legislator dapil Kukar tersebut, kondisi geografis Kukar yang terdiri dari 20 kecamatan dengan topografi beragam, termasuk daerah rawa, menjadikan wilayah ini rentan banjir. Ia menilai banjir di Kukar, yang terjadi hampir setiap dua hingga tiga tahun sekali, memerlukan penanganan jangka panjang dan sistematis.
“Penanganan drainase, rencana teknis jika jalan terputus, serta koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan jalur evakuasi tetap aman, perlu disiapkan secara matang,” jelasnya.
Salehuddin juga menekankan perlunya optimalisasi sistem peringatan dini dan pemetaan risiko banjir.
“Saat curah hujan tinggi dan permukaan sungai naik, kita harus tahu langkah apa yang harus dilakukan. Mitigasi harus sistematis dan dapat segera dijalankan untuk meminimalkan dampak,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa penguatan mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjadi perhatian serius lintas sektor.
“Penanganan banjir bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal manajemen risiko dan koordinasi antarlembaga. Semua pihak harus terlibat,” tandasnya. (Adv/dprd-kaltim)
