Halokaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi kasus gratifikasi Pemkab Kutai Timur (Kutim), Rabu (9/9/20).
Melalui keterangan tertulisnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Samarinda, Jl Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim.
“Hari ini penyidik KPK kembali memeriksa beberapa orang saksi dalam perkara dugaan suap infrastruktur di Kabupaten Kutim,” terang Fikri.
Adapun 20 orang yang diperiksa, menurut Fikri pada rilisnya, yaitu saksi yang berkaitan dengan tersangka Bupati Kutim nonaktif Ismunandar.
Berikut 20 saksi (dengan inisial) yang diperiksa KPK terkait dugaan gratifikasi di Pemkab Kutai Timur :
1. Kepala Bappeda – EA
2. Kasubbag Perencanaan Bappeda – Ar
3. Kasi Program Bapenda – PA
4. Anggota DPRD Kutim – FR
5. Swasta – Ba
6. Pengurus DPD KNPI Kutim – Su
7. Swasta – LMP
8. Wiraswasta – An
9. Kabid Anggaran BPKAD – AA
10. ASN Sekretariat DPRD – EFI
11. ASN Sekretariat DPRD – FM
12. ASN Sekretariat DPRD – IS
13. ASN Sekretariat DPRD – AAB
14. ASN Sekretariat DPRD – JS
15. ASN Sekretariat DPRD – MJ
16. ASN Sekretariat DPRD – Na
17. ASN Sekretariat DPRD – RNL
18. ASN Sekretariat DPRD – TH
19. ASN Sekretariat DPRD – US
20. ASN Sekretariat DPRD – YE
Diketahui, sebelumnya KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh orang di lingkup Pemkab Kutim, pada 2 Juli 2020. Yakni, terkait dugaan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Kutim nonaktif Ismunandar dan istrinya Ketua DPRD Kutim nonaktif Encek UR Firgasih, beserta Kepala Bapenda nonaktif Musyaffa, Kepala BPKAD nonaktif Suriansyah, Kepala Dinas PU nonaktif Aswandini Eka Tirta, dan dua kontraktor rekanan Aditya Maharani dan Deky Aryanto.
OTT KPK tersebut menyita total barang bukti Rp 6,1 miliar dari enam proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim dan proyek di Dinas Pendidikan Kutim. (ash)
