Halokaltim, Sangatta — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Timur (Kutim), Tejo Yuwono, menekankan perlunya penertiban administratif organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kutim. Disampaikannya, masih banyak ormas yang beraktivitas tanpa legalitas jelas maupun belum memperbarui dokumen administrasi.
Pernyataan tersebut ditegaskan di hadapan 150 punggawa ormas yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Selasa (18/11). Selain peserta dari berbagai ormas, agenda itu turut dihadiri sejumlah forum masyarakat, hingga unsur TNI/Polri.
“Selama ini kita temukan masih banyak ormas yang belum memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Mereka aktif, bahkan menjalankan agenda-agenda besar, tapi tidak tercatat dalam sistem pemerintah. Ini menjadi persoalan serius,” bebernya.
Untuk mengatasi ketidaktertiban tersebut, Kesbangpol memperkenalkan platform digital SIORMAS, alat yang didesain untuk memudahkan verifikasi dan tata kelola ormas. Menurut Tejo, sistem ini tidak hanya mempermudah pendaftaran, tapi juga menjadi instrumen pengawasan.
“Melalui SIORMAS, pemerintah bisa melihat aktivitas ormas secara akurat. Ini bukan untuk membatasi ruang gerak, tapi memastikan bahwa ormas menjalankan fungsinya sesuai mandat dalam demokrasi,” katanya.
Tejo menilai selama ini pemerintah sering menghadapi kendala ketika ormas mengajukan permohonan dukungan anggaran, tetapi tidak mengantongi SKT. Dengan implementasi SIORMAS, tidak ada lagi ruang abu-abu.
“Kalau syarat lengkap dan aktivitasnya jelas, maka ormas otomatis terdaftar. Legalitas ini yang kemudian menjadi dasar untuk menerima fasilitasi pemerintah, termasuk hibah,” ujar Tejo.
Dalam forum itu, Tejo memberi peringatan terbuka. Kata dia, pemerintah tidak akan lagi memberikan kelonggaran bagi ormas yang mengabaikan administrasi. Menurutnya, tata tertib organisasi adalah bagian dari menjaga stabilitas daerah.
“Ormas punya peran besar dalam menjaga kondusivitas daerah. Tapi bagaimana kami bisa bersinergi kalau administrasinya tidak rapi? Tertib administrasi adalah fondasi,” kata Tejo di hadapan peserta.
Tejo bilang, banyak potensi konflik sosial yang muncul karena misinformasi atau aktivitas ormas yang tidak terpantau. Dengan SIORMAS, Kesbangpol berharap proses monitoring bisa lebih cepat, termasuk evaluasi terhadap organisasi yang dianggap tidak aktif atau tidak jelas programnya.
Kutim saat ini, kaya Tejo, memiliki ratusan ormas yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Dalam konteks daerah yang sedang bergerak menuju percepatan pembangunan, pemerintah memerlukan data yang presisi mengenai organisasi masyarakat yang aktif.
“Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menyusun kebijakan. Kita ingin ormas menjadi mitra, bukan sekadar simbol,” ujar Tejo.
Dengan tema “Sinergitas Pemerintah dan Ormas dalam Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah”, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, perwakilan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Lanal Sangatta, Kodim 0909/KTM, Polres Kutim, serta ketua FKDM, FKUB, dan FPK. (Adv/Diskominfo Kutim).
