Halokaltim, Kukar – Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Senin pagi, 23 Juni 2025.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memimpin prosesi tersebut. Peristiwa ini menandai akhir dari rangkaian panjang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar 2024 yang sempat diwarnai sengketa hukum.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mendiskualifikasi calon petahana, Edi Damansyah, dari kontestasi. Partai pengusung lantas menunjuk Aulia sebagai calon bupati menggantikan Edi, sementara Rendi tetap di posisi calon wakil bupati.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) digelar pada 19 April 2025. Hasilnya, pasangan Aulia–Rendi meraih 209.905 suara dari total 374.371 suara sah. Sementara pasangan Dendi–Alif memperoleh 105.073 suara dan AYL–AZA mengantongi 51.536 suara. Tercatat 7.857 suara tidak sah.
Usai pelantikan, Aulia menegaskan bahwa pemerintahan yang ia pimpin bersama Rendi tidak mengenal istilah program 100 hari kerja. Menurutnya, kerja pemerintahan dimulai sejak hari pertama.
“Tidak ada masa transisi. Program dan janji tetap sama. Yang berubah hanya figur kepemimpinan. Kukar Idaman Terbaik adalah bentuk penyempurnaan dari Kukar Idaman, bukan perubahan arah,” kata Aulia.
Beberapa program prioritas disebutkan akan langsung dijalankan meski Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2030 belum disahkan. Program tersebut, antara lain, Nelayan Produktif yang menargetkan peningkatan penerima manfaat dari 25.000 menjadi 100.000 nelayan, layanan berobat gratis hanya dengan KTP, serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan dengan dukungan pemerintah provinsi dan pusat.
“Semua program ini langsung dikerjakan. Tidak menunggu simbolik 100 hari kerja,” tegas Aulia.
Aulia juga menekankan bahwa pembangunan daerah harus berbasis sistem dan keberlanjutan, bukan kepentingan personal. Selama RPJMD baru belum ditetapkan, arah pembangunan Kukar akan tetap merujuk pada RPJMD sebelumnya serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Pembangunan bukan soal personal, tapi keberlanjutan sistem,” ujarnya.
Ia menilai kemenangan dalam PSU adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi program yang ditawarkan. “Yang kami tawarkan adalah Kukar Idaman Terbaik. Dukungan masyarakat kuat karena programnya tetap utuh,” pungkasnya. (*adv/diskominfokukar)
