Halokaltim, Kukar – Upaya pemekaran desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki tahap baru. Pemerintah kabupaten resmi memberikan tanggapan terhadap tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) pembentukan desa dalam sidang paripurna DPRD Kukar pada Rabu, 18 Juni 2025.
Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, mewakili pemerintah daerah menyampaikan tiga poin penting dalam tanggapan tersebut. Salah satunya menegaskan bahwa proses pemekaran sejak awal dilandasi aspirasi masyarakat yang kemudian difasilitasi melalui pembentukan desa persiapan dengan dasar peraturan bupati.
“Pembentukan desa persiapan tersebut adalah untuk memfasilitasi adanya aspirasi masyarakat dari masing-masing desa untuk dimekarkan,” ujar Sunggono di hadapan anggota DPRD Kukar.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga identitas dan kearifan lokal desa induk maupun desa baru. Penetapan batas wilayah juga telah dilakukan secara jelas sehingga potensi sengketa antardesa bisa diminimalisasi.
Pemerintah Kukar turut menepis isu keterkaitan pemekaran desa dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Sunggono, ketujuh desa baru itu tidak bersinggungan langsung dengan wilayah IKN, sehingga kecil kemungkinan terjadi tumpang tindih kewilayahan.
“Pembentukan tujuh desa ini berjalan lancar, dan telah disepakati akan ditindaklanjuti melalui pembentukan panitia khusus (pansus),” lanjutnya.
Rencana pemekaran desa disebut membawa dua tujuan utama. Pertama, memperpendek rentang kendali pelayanan administrasi. Kedua, mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga. “Kami berharap prosesnya berjalan lancar sebagaimana pembentukan desa dan kelurahan sebelumnya,” kata Sunggono.
Diketahui, sebanyak 7 desa yang kini akan segera berstatus definitif. Masing-masing Desa Sumber Rejo (Tenggarong Seberang), Desa Sungai Payang Ilir dan Desa Jembayan Ilir (Loa Kulu), Desa Tanjung Barukang (Anggana), Desa Loa Duri Seberang (Loa Janan), Desa Badak Makmur (Muara Badak) dan Desa Kembang Janggut Ulu (Kembang Janggut). (*adv/diskominfokukar)
