Halokaltim, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengimplementasikan program Koperasi Merah Putih sebagai salah satu upaya mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa. Program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti di berbagai daerah, termasuk Kukar.
Koperasi Merah Putih berada di bawah tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) di tingkat kabupaten. Namun demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar turut dilibatkan dalam proses pendampingan teknis di tingkat desa.
“Kami secara teknis tidak bisa langsung menangani karena ada dinas yang membidangi. Tapi karena ini instruksi presiden, sifatnya wajib, kami mendorong semua kepala desa agar membentuk Koperasi Merah Putih,” jelas Kepala DPMD Kukar, Arianto, saat ditemui di Tenggarong, Senin, 26 Mei 2025.
Arianto menegaskan, pembentukan koperasi harus melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) dan berada dalam koordinasi DPMD Kukar. Selain itu, penggunaan Dana Desa untuk mendukung proses pembentukan koperasi juga akan diawasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, pembentukan koperasi mensyaratkan minimal jumlah penduduk 500 jiwa di satu desa. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka desa bersangkutan harus bergabung dengan desa terdekat.
“Kalau jumlah penduduknya kurang dari 500 jiwa, dia tidak bisa membentuk Koperasi Merah Putih sendiri. Harus bergabung dengan desa lain,” imbuhnya.
Arianto mencontohkan kondisi di Kecamatan Tabang. Dari total 19 desa yang ada, sembilan di antaranya memiliki jumlah penduduk di bawah 500 jiwa. Dengan demikian, desa-desa tersebut diwajibkan membentuk koperasi secara kolektif agar dapat memenuhi syarat administratif.
“Dia harus bergabung, sehingga jumlah akumulasi penduduknya bisa lebih dari 500 jiwa dan dapat membentuk satu Koperasi Merah Putih,” pungkasnya. (*adv/diskominfokukar)
