Oleh: Isadiningtyas, SEI.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan, Kaltim harus siap menciptakan bibit unggul melalui pendidikan yang berkualitas.”Kaltim harus siap mencetak bibit unggul, bahkan banyak sekali peluang IKN yang terbuka nantinya. Pelajar dari luar daerah pun, ingin menempuh pendidikan di sini karena mereka tau prospek kedepan. Apalagi IKN sudah di depan mata,” ujar Hetifah kepada Kaltimtoday.co usai menghadiri peresmian gedung baru Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), pada Rabu (17/05/2023).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengakui jumlah sekolah masih banyak yang kurang di kabupaten/kota. Ini berdasarkan keluhan masyarakat dan laporan dari dinas terkait yang memerlukan banyak pembenahan. “Ini kan mau pemindahan IKN jadi perlu mempersiapkan sekolah-sekolah khususnya SMA/SMK yang merupakan kewenangan provinsi. Seperti di Samboja dan daerah penyangga IKN lainnya agar pendidikan bisa merata,” sebut Akhmed Reza disela-sela memimpin rapat Komisi IV DPRD Kaltim dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Selasa (13/9).
Hasil analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020 menunjukkan hampir seluruh anak usia 7-15 tahun di Kalimantan Timur telah dapat mengakses pendidikan dasar. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan menengah pada anak usia 16-18 tahun. Tidak terdapat perbedaan akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan di kedua jenjang pendidikan. Faktor latar belakang keluarga, yakni pendidikan kepala keluarga dan kondisi ekonomi, serta tempat tinggal anak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan akses menuju pendidikan menengah. Tingkat ketimpangan akses pendidikan menengah lebih rendah di wilayah perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan.
Sesungguhnya pendidikan adalah hak seluruh masyarakat, pendidikan adalah pintu gerbang pertama dimana masyarakat akan memperoleh ilmu pengetahuan yang kedepanya ilmu itu digunakan dalam menghadapi kehidupan. Karena sejatinya ilmu yang didapat bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan saja akan tetapi untuk bekal menghadapi ujian kehidupan. Jika pendidikan yang ingin diraih adalah kesempatan bekerja di IKN maka ini awal kegagal visi misi mendidik karena suksesnya pendidikan bukan sekedar jadi pegawai atau buruh semata.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah proses panjang merubah SDM menjadikan output manusia yang unggul, sholih, cerdas, beradab, dan visioner. Maka diperlukan kesempatan merasakan pendidikan terbaik diseluruh lapisan masyarakat di Kaltim. Pendidikan terbaik dapat diakses oleh siapapun, baik di perkotaan atau dipedesaan, sarana transportasi fasilitas jalan yang memadai sangat dibutuhkan dikaltim melihat luasnya wilayah kaltim dan pesebaran masyarakatnya. ini membutuhkan kerjasa dengan pihak terkait diluar kementerian pendidikan. Sarana prasarana sekolah harus diperbaiki, gedung sekolah, sarana belajar, lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dekat dengan sarana trasportasi, menjadi focus yang harus diperbaiki dan dibenahi diseluruh sekolah sekolah di Kaltim.
Kendala ekonomi yang menjadi penghalang harus dihilangkan dengan memberikan pendidikan yang murah, gratis, dan berkualitas. Pendidikan gratis akan menjadikan siapa saja memiliki kesempatan mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik dimana saja dan kapan saja. Pendidikan gratis apakah ini mungkin diwujudkan? Pasti bisa, sebab kaltim memiliki SDA yang sangat melimpah, SDA disebutkan dalam UU adalah milik seluruh rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tentu saja perlu perbaikan dalam pengelolaan SDA yang tidak didasari oleh kepentingan kaum kapitalis, tapi didasari kepentingan bahwa eksploitasi SDA untuk kesejahteraan rakyat.
Mewujudkan pendidikan terbaik tidak bisa hanya didasarkan pada kurikulum, fasilitas, sarana rasarana saja tapi juga terkait kebijakan ekonomi, hukum, dan visi misi pendidikan yang ingin diwujudkan. Institusi pendidikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan proses berjalannya pendidikan tentu membutuhkan biaya untuk menunjang kemaslahatan lembaga, gaji guru atau perawatan gedung, dan berbagai biaya akomodasi lainnya.
Untuk menunjang hal tersebut didirikanlah Baitul Mal. Baitul Mal atau lembaga pengumpul dan penyalur harta dari kalangan umat Islam sudah berdiri sejak masa pemerintahan Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, seperti Abu Bakar Ash Shiddiq RadiyaAllahu ‘anha. Pada masa Abu Bakar RA, Baitul Mal difungsikan sebagai penyimpan kekayaan negara dan penyalur harta benda. Sumber keuangan Baitul Mal tersebut berasal dari zakat, upeti, rampasan perang, dan urusan kehakiman.
Contoh lainnya di Cordoba, Spanyol, mengutip dari abusyuja.com menjelaskan bahwa pada zaman itu masjid yang dilengkapi madrasah, dengan berbagai fasilitas pendidikan lainnya. Lembaga pendidikan telah menelorkan ulama sekaliber Al Qurthubi, As Syathibi, dan lain-lain. Tidak hanya ahli tafsir dan usul, akademi pendidikan di era Khilafah juga berhasil melahirkan para pakar di bidang kedokteran seperti Ali At Thabari, Ar Razi, Al Majusi dan Ibn Sina; di bidang kimia seperti Jabir bin Hayyan; astronomi dan matematika, Mathar, Hunain bin Ishaq, Tsabit bin Qurrah, Ali bin Isa Al Athurlabi dan lain-lain; geografi, seperti Yaqut Al Hamawi dan Al Khuwarizmi; historiografi, seperti Hisyam Al Kalbi, Al Baladzuri, dan lain-lain.
Fakta sejarah di era keemasan Islam di atas membuktikan, bahwa kualitas output pendidikan yang dihasilkan oleh Khilafah telah mendapatkan pengakuan dunia. Menariknya, pendidikan kelas satu seperti itu diberikan dengan gratis alias cuma-cuma kepada seluruh warga negaranya. Karena itu, pendidikan gratis dan bermutu dalam sistem Khilafah bukan kaleng kaleng.
Pendidikan gratis tetapi bermutu bisa diwujudkan oleh Khilafah karena Khilafah mempunyai sumber pendapatan yang sangat besar. Selain itu, kekayaan milik negara dan milik umum dikelola langsung oleh negara yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat melalui skim pembiayaan pendidikan, kesehatan dan layanan publik yang lain. Wallahua’lam bishowab. (*)
