Halokaltim.com – Keberhasilan membangun sebuah daerah, tidak terlepas dari kinerja pemerintah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, dan transparan dibutuhkan pemimpin yang punya visi, misi, dan program kerja yang jelas.
H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu memenuhi kriteria itu. Duet politisi-pengusaha itu digadang-gadang mampu mewujudkan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang maju, mandiri, dan sejahtera berlandaskan gotong royong.
Calon Bupati dan Wakil Bupat Kutim nomor urut satu itu hadir untuk perubahan. Mahyunadi-Kinsu memiliki komitmen tinggi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan berbasis elektronik.
Bukan sekadar wacana, program-program sudah disiapkan. Penerapan e-government dan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan diterapkan Mahyunadi-Kinsu demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan demikian, masyarakat Kutim bisa mendapatkan pelayanan dengan mudah, serta dapat mengakses penggunaan anggaran daerah.
“Pelayanan dan anggaran nantinya berbasis elektronik. Masyarakat yang berada di pelosok Kutim sudah tidak repot lagi dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Seperti e-KTP, kartu keluarga, perizinan, akta kelahiran, dan keperluan lainnya. Begitu juga dengan anggaran, masyarakat Kutim bisa mengaksesnya langsung. Sehingga bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran,” kata Mahyunadi.
Menurutnya, Kutim memiliki daerah yang luas. Sementara pengurusan dilakukan terpusat di Sangatta.
“Dengan digitalisasi, semua proses dapat diperoleh dengan mudah dan tidak menghabiskan waktu,” jelasnya.
Peningkatan kualitas, kapasitas, dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) juga akan menjadi prioritas. Khususnya peningkatan kesejahteraan honorer melalui pengupahan yang sesuai upah minimum kabupaten (UMK).
Menurut dia, gaji tenaga honorer di Kutim saat ini sekitar Rp 1,2 juta per bulan. Dia membandingkan dengan gaji tenaga honor lulusan SMA di Pemprov Kaltim yang menerima sekitar Rp 2,7 juta per bulan dan untuk lulusan sarjana sekitar Rp 3 juta per bulan.
Dengan besar-kecilnya pendapatan, lanjut Mahyunadi, tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Keinginan untuk memiliki pemerintahan yang profesional, tentunya akan sulit diwujudkan di Pemkab Kutim.
“Kalau kebutuhan skill dan kesejahteraan ASN meningkat, tenaga honorer kita digaji layak, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Maka kita dapat mengembalikan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Insya Allah, Mahyunadi-Kinsu berkomitmen untuk itu,” tegas ketua DPRD Kutim 2014-2019 itu.
Salah satu yang program paling krusial adalah, mendorong percepatan penyelesaian pembangunan proyek strategis nasional di Kawasan Industri Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
“Kawasan Industri Maloy menjadi prioritas Mahyunadi-Kinsu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kutim. Melalui dukungan yang baik dengan partai politik (parpol) pendukung dan komunikasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat, Kawasan Industri Maloy bisa segera diselesaikan,” tutup Mahyunadi.
Guna mendukung jalannya roda pemerintahan, Mahyunadi-Kinsu mendapat dukungan mayoritas di DPRD Kutim. Mereka diusung koalisi parpol yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Amanat Nasional (PAN). Juga didukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Membangun Kutim ke depan tidaklah mudah. Dengan sinergitas antara pemerintahan Mahyunadi-Kinsu dengan DPRD Kutim, program-prorgram bisa berjalan dengan baik. Apalagi mendapat dukungan mayoritas jumlah kursi partai pengusung. Namun jika seandainya kekurangan dukungan di parlemen, pembangunan Kutim tidak akan berjalan maksimal.
Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kualitas, pengalaman, dan paham dengan kondisi masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam rangka membawa Kutim untuk perubahan sangat dibutuhkan. Syaratnya adalah hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember 2020, dengan mencoblos nomor satu, Mahyunadi-Kinsu. (*)
Editor : Raymond Chouda
