Halokaltim.com – Pjs Bupati Kutai Timur (Kutim) Muhammad Jauhar Effendi baru diresmikan menjabat sejak Minggu (27/9/20). Namun kini dia menjadi sorotan karena dianggap terlalu mengumbar fantasi berupa janji terkait kenaikan gaji honorer.
Sebagaimana diketahui, Jauhar pada awal hari kerja, Senin (28/9/20), langsung memaparkan bahwa akan melakukan kenaikan gaji honorer tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) lulusan SMA Rp 1,2 juta pada tahun depan. Dia juga menyoroti agenda pembahasan RAPBD-P dan akan menagih kendaraan dinas yang belum dikembalikan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Kutim.
Ketua Forum Pemuda Kutim, Alim Bahri mengaku, sangat mengapresiasi langkah Pjs bupati Kutim yang mau melakukan banyak perubahan ke arah kemajuan atas berbagai hal. Salah satunya tentang kesejahteraan TK2D, mengingat memang biaya hidup di Kutai Timur terbilang tinggi.
“Tapi beliau (Jauhar Effendi) harus memahami bahwa salah satu tugas yang berat hari ini adalah menyukseskan pilkada, dan menyelesaikan permasalahan covid-19. Saya khawatir beliau terlalu berfantasi, karena beliau harus mengingat masa tugasnya di Kutai Timur itu hanya dua sampai tiga bulan saja,” tukas Alim saat dijumpai jurnalis halokaltim.com di kawasan Bukit Pelangi Sangatta, Selasa (29/9/20).
“Jangan sampai ini menjadi pembahasan yang di luar tanggung jawab beliau, kan’ gitu. Saya harap beliau bisa memporsikan itu,” tambah dia.
Tapi, lanjut Alim, persoalan hak hidup layak kalangan TK2D Pemkab Kutim memang harus menjadi perhatian semua pihak. Jadi siapapun nanti pejabatnya yang terpilih pada pilkada Kutim 2020, harus memperhatikan kehidupan kalangan TK2D.
“Saya pikir ini memang masukan yang bagus dari Pjs bupati Kutim yang melihat kondisi Kutim hari ini. Tapi kembali kami mengingatkan sekali lagi bahwa beliau diberikan tugas oleh gubernur (sebagai Pjs bupati Kutim) dalam rangka menyukseskan pilkada, dan mengatasi covid-19 di Kutim,” tegas Alim.
Diketahui, Jauhar Effendi diberikan tugas sebagai Pjs bupati Kutim hanya terhitung efektif sekira 71 hari kerja, 27 September-5 Desember 2020.
“Apalagi janji beliau untuk kenaikan gaji TK2D itu adalah di tahun 2021, beliau sudah tidak ada (bertugas) di Kutai Timur. Saya pikir itu akan menjadi bola liar di situasi yang kita semua sedang sama-sama menjaga agar jangan sampai ada yang tersudutkan dengan statement beliau,” pungkasnya.
“Ini sebenarnya pesan yang bagus, namun momentumnya yang kurang tepat. Jadi itu bisa dijadikan pesan untuk pejabat Kutim di tahun 2021, dan tanggung jawab teman-teman DPRD untuk memikirkan hal ini. Sangat dibutuhkan meningkatkan daya beli, apalagi di situasi pandemi saat ini,” tambah Alim.
Terpisah, Jauhar kembali memberi keterangan terkait upaya dirinya yang hendak memperjuangkan kenaikan gaji TK2D Pemkab Kutim. Usai rapat paripurna Rabu (30/9/20) sore, Jauhar menyatakan, kenaikan gaji tersebut akan terealisasi bila pembahasan APBD Kutim 2021 tepat waktu, paling lambat akhir November 2020. Bahkan permintaan Plt Ketua DPRD Kutim akan mengupayakan mempercepat pembahasan selesai pada awal November.
“Maka itu sudah ada dasarnya, sudah diproses menjadi perda (peraturan daerah). Nanti bupati dan wakil bupati definitif, atau petahana yang masih duduk kembali yang akan mengeksekusinya, bukan saya. Kami yang menyiapkan dasar landasannya, yang mengeksekusi dia (bupati definitif),” ungkap Jauhar.
Dia menambahkan, upaya menaikkan gaji TK2D tersebut, karena mengikuti aturan pembahasan APBD.
“Saya khawatir kalau berlarut-larut nanti yang rugi masyarakat. Pembangunan bisa terhenti, terkurangi, dan lain sebagainya,” tegas Jauhar.
Berita terkait : Menjabat sampai Desember, Pjs Bupati Kutim Berani Janjikan Kenaikan Gaji TK2D yang Rp 1,2 Juta Tahun Depan
Sebelumnya, Jauhar mengaku telah menghimpun informasi bahwa honor TK2D lulusan SMA di Pemkab Kutim diberi honor sebesar Rp 1,2 juta. Dia membandingkan honor TK2D lulusan SMA di tingkat provinsi yang sebesar Rp 2,7 juta dan lulusan sarjana Rp 3 juta.
Jauhar juga mengaku, bahwa dirinya sebagai Pjs bupati diberikan tiga amanah. Pertama, memastikan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemkab Kutim, termasuk di dalam masalah anggaran dan sebagainya supaya dapat berjalan dengan baik. Kedua, menjaga netralitas ASN di tengah pilkada. Ketiga, sebagai Ketua Satgas Covid-19 agar mampu mengendalikan penyebaran covid-19 di Kutim. (mon)
