Halokaltim.com – Pemkab Kutai Timur (Kutim) terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Sebanyak 89,17 persen masyarakat Kutim dari kalangan keluarga kurang mampu kini telah memiliki kartu Indonesia Sehat (KIS) dari jaminan kesehatan nasional (JKN).
Melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Kutim terus meningkatkan kepesertaan JKN bagi warga. Terutama bagi, masyarakat kurang mampu atau miskin, melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dinsos secara simbolis menyalurkan 17.693 (KIS) kepada masyarakat Kutim (PBI) yang belum memiliki JKN. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis oleh Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (23/9/20).
“Dari jumlah penduduk Kutim 422.905 jiwa, yang sudah tersalurkan sebanyak 377.113 atau 89,17 persen telah memiliki kartu JKN. Kemudian, 45.000 yang belum tercover (sisa dari 100 persen) akan dianggarkan tahun 2021, baik melalui APBN, APBD Kaltim maupun APBD Kabupaten Kutim,” ungkap Kasmidi.
Dalam kesempatan itu, tak lupa Ia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan (support) baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang telah banyak membantu masyarakat Kutim, khususnya yang kurang mampu. Sehingga tidak perlu membayar lagi pengobatannya, karena sudah ditanggung oleh Pemerintah.
“Ini merupakan bagian dari program pusat sampai kedaeraph, wajib masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan,” terang Kasmidi.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kutim Jamiatulkhair Daik mengatakan kepesertaan JKN Kutim hingga kini, persentase peningkatan cukup signifikan. Hampir mencapai kouta yang diharapkan.
“Untuk penerima BPJS diusulkan Pemkab Kutim melalui Dinsos bekerjasama dengan Dinkes. Sesuai dengan arahan Plt Bupati Kutim, sehingga bisa kita bagikan kali ini sebanyak 17.693 KIS untuk PBI di Kutim. Mereka tidak lagi membayar iuran. Sekitar 93 ribu melalui APBN dan 21 ribu melalui APBD Kutim,” pungkasnya. (adv/hms15/hms3)
