Halokaltim.com – Anggota DPRD Kaltim dari Partai Demokrat, Agus Aras, melakukan reses masa sidang II. Dia turun langsung menemui masyarakat di enam kecamatan dari beberapa desa.
Agus menyatakan, sejumlah kecamatan yang disambanginya itu antara lain Kecamatan Batu Ampar, Rantau Pulung, Kaubun, Bengalon, Sangatta Selatan, dan Teluk Pandan.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bontang-Kutim-Berau itu menyatakan, keluhan masyarakat di Kecamatan Batu Ampar dan Rantau Pulung adalah tentang persoalan dasar. Yaitu, tentang sektor pertanian.
“Warga meminta dibantu masalah ketersediaan pupuk bersubsidi. Itu biasanya ada distributornya. Mestinya ini tidak terpengaruh covid-19,” ungkap Agus kepada halokaltim.com, Selasa (28/7/20).
Di Rantau Pulung juga, menurut Agus, masyarakat masih memerlukan kebutuhan jaringan irigasi sawah.
Sementara dari reses di Teluk Pandan, lanjutnya, kebutuhan yang dianggap masyarakat sangat mendesak adalah normalisasi sungai. Sebab, aliran sungainya saat ini cenderung mengalir ke arah Bontang.
“Apalagi pengguna jalan juga terhambat kalau airnya meluap. Bikin macet,” ujar dia.
Sementara di Bengalon, Agus menghimpun rata-rata permintaan masyarakat yaitu mengenai saluran drainase.
“Di Bengalon warga melapor sangat minim drainase di sana. Juga, mereka meminta agar pelayanan ketersediaan air bersih supaya lebih maksimal,” ungkap dia.
Sementara di Kaubun, adalah tentang rekrutmen tenaga kerja lokal, di perusahaan bidang pertambangan dan perkebunan. Yaitu didominasi oleh perusahaan PT GAM dan PT Indexim.
“Warga minta kemudahan untuk rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, supaya orang lokal juga bisa dapat bagian,” ucapnya.
“Mereka juga mempertanyakan CSR (corporate social responsibility). Tapi komunikasinya saja yang belum terjalin dengan baik,” tambahnya.
Di Kecamatan Kaubun, ada Desa Mata Air dan Desa Bukit Permata. Menurut keluhan warga yang diterima Agus, akses jalan di antara dua desa tersebut masih sulit karena bentuknya yang berupa tanah.
“Warga harus menunggu kering dulu jalanan kalau hujan. Padahal sudah 20 tahun usia jalannya. Mereka membutuhkan peningkatan jalan itu, minimal agregat. Di Desa Mata Air, masih ada sengketa lahan dengan perusahaan. Bahkan mereka minta Komisi I DPRD Kaltim untuk bantu fasilitasi,” terangnya.
“Saya prioritaskan (pembangunan) jalan provinsi di Simpang 4 Kaliorang ke Talisayan. Sekarang sebagian jalannya sudah beraspal. Tahun ini ada alokasi anggarannya dari provinsi, tahun depan akan kami maksimalkan,” lanjutnya.
Tadinya, menurut Agus, untuk peningkatan jalan tersebut sudah dianggarkan Rp 20 miliar. Tapi akhirnya anggaran itu terpotong menjadi Rp 7,5 miliar karena kebijakan untuk penanggulangan pandemi covid-19.
“Saat ini proses lelang. Ini masuk prioritas karena juga masuk jalan akses Kutim ke Berau. Banyak pengusaha ikan yang menggunakan jalannya,” ungkapnya.
“Ketika (pemerintah) kabupaten belum mampu (membiayai), bisa saja nanti dari Pemprov bantu lewat bantuan keuangan,” tambahnya. (ash)
