Halokaltim.com – Pemkab Kutai Timur (Kutim) langsung menindaklanjuti catatan khusus yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tentang serapan dana Pilkada yang masih 60 persen.
Hal itu ditindaklanjuti melalui rapat tertutup, di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Senin (20/6/20), dipimpin langsung oleh Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang. Turut dihadiri jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutim, dan para pihak terkait lainnya.
Kasmidi menjelaskan, saat ini kas daerah (kasda) di Pemkab Kutim sudah menampung dana kurang lebih Rp 58 miliar. Untuk itu selaku pemangku kebijakan dia bakal menyelesaikan dukungan bersama KPU Kutim serta Bawaslu Kutim. Kasmidi menegaskan hal itu merupakan bentuk komitmen Pemkab Kutim dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.
“InsyaAllah hari ini, Senin (20/7/20), kita akan sepenuhnya menganggarkan. Jadi (alasannya) bukan Kabupaten Kutai Timur tidak mau menganggarkan (dana Pilkada), tapi memang karena proses dan juga alokasi anggaran yang kita miliki belum memadai. Alhamdulillah kita ada kasda kurang lebih Rp 58 miliar yang sudah masuk dari hari Jumat (17/7/20),” ucap Kasmidi kepada awak media, didampingi Sekda Kutim Irawansyah, Plh BPKAD Yulianti, Ketua KPU Kutim Ulfa Jamilatul Farida, dan Ketua Bawaslu Andi Mapasiling.
Kasmidi mengatakan pengalokasian anggaran ini tidak akan berpengaruh pada anggaran lainnya. Sebab hak-hak pegawai, seperti gaji TK2D dan insentif ASN sudah diamankan.
“Insyaallah nggak (akan mengganggu anggaran lainnya). Sebenarnya anggaran itu merupakan bagian anggaran prioritas. Karena sudah ada aturannya di undang-undang,” jelas Kasmidi.
Kasmidi menerangkan penyebab belum terkucurnya dana tersebut, karena memang belum diusulkan untuk tahap berikutnya. Namun sebelumnya, pada tahap pertama sudah dicairkan hingga 40 persen dan pencairan tahap kedua adalah 60 persen mulai diusulkan.
“Dan baru hari ini, insyallah kita clear-kan (selesaikan),” ungkapnya.
Sementara itu, Irawansyah menegaskan, anggaran pelaksana Pilkada untuk KPU Kutim, Bawaslu Kutim, dan pengamanan ini sudah dianggarkan sebelumnya. Hanya saja, usulan sisa pencairan baru sekarang diajukan. Hal ini tentunya menjawab opini bahwa Pemkab Kutim tidak pernah menganggarkan dana dimaksud. (hms7/hms3)
