Halokaltim, Kutim – Molornya penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Tahun 2025 yang belum berjalan hingga saat ini, menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat terkait kejelasan arah pelaksanaan program pembangunan daerah.
Hal itu pun menarik perhatian sejumlah wakil rakyat di DPRD Kutim, menyuarakan kritik terhadap langkah pemerintah daerah yang masih abu-abu atau belum jelas arah pengelolaan anggaran di 2025.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kutim Hepnie Armansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada pemerintah daerah, untuk segera menyampaikan dokumen KUA-PPAS, namun hingga detik ini belum ada jawaban.
“Ini telah kami (Bamus DPRD) sampaikan kalau tidak salah sejak bulan Juni. Sekarang kan sudah masuk Juli, namun belum ada titik temu. Belum terealisasi, katanya Minggu depan jadi kita menunngu saja lagi,” ungkap Hepnie Armansyah di hadapan awak media.
Bingung dengan sikap dingin instansi pemerintahan terkait, Hepnie mengaku tidak mengerti terkait persoalan apa dibalik molornya APBD 2025. Bingung dengan sikap dingin instansi pemerintahan terkait. “Saya ngga tau masalahnya dimana, sehingga dokumen KUA-PPAS belum disampaikan hingga saat ini,” ucapnya.
“Harusnyakan melihat struktur legislatif dengan eksekutif, inikan harusnya seirama saja dan biasanya kan yang ngambek legislatif tapi ini ada keterbalikan. Saya ngga tau ini masalahnya ada dimana, bingung juga jadinya kalau begini,” tuturnya.
Hepnie memilih tidak berkomentar lebih jauh mengenai keterlambatan penyampaian dokumen KUA-PPAS oleh pemerintah. “Kalau ditanya masalahnya, saya pasti ngga tau coba teman-teman media konfirmasi ke Bappeda, sapa tau ada jawaban yang mencerahkan,” tutupnya.
