Halokaltim, Sangatta – Menanggapi video sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang viral menggelar pesta di salah satu ruang kantor Dinas PUPR Kutai Timur (Kutim), Ketua Komisi A DPRD Kutim, Eddy Markus Palinggi, menyayangkan tindakan yang dinilai mencoreng citra ASN tersebut.
Dalam video tersebut menunjukkan sejumlah pegawai yang sedang karaoke dan sebagian lainnya berjoget di atas meja, sembari salah satu oknum lainnya melakukan sawer dengan menghamburkan uang ke udara.
Tak hanya itu, dari video yang beredar nampak terselip sejumlah foto minuman keras yang berjejer di atas meja kerja kantor dinas. Menurut Eddy, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai etika dan adab yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pegawai pemerintah sebagai abdi negara.
“Kantor pemerintahan seharusnya menjadi tempat pelayanan publik, bukan ajang hiburan atau pesta pora. Perilaku seperti ini sangat tidak pantas dan mencerminkan kurangnya kesadaran akan etika sebagai ASN,” ujar Eddy Markus Palinggi, Minggu (16/2/2025).
Video yang beredar luas di media sosial itu, memicu kecaman dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya tidak profesional, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
“Senin besok akan kami adakan pemanggilan terhadap dinas terkait. Saya juga belum melihat langsung video yang beredar, tapi di grup DPRD sudah kami bahas. Besok harus ada pemanggilan,” kata Eddy.
Ia mendesak instansi terkait untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Jika terbukti melanggar disiplin pegawai, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai regulasi,” imbuhnya.
Perihal itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, sebelumnya juga turut berkomentar singkat bahwa pihaknya menyerahkan urusan terkait pemberian ganjaran dan hukuman kepada pemerintah dan instansi terkait yang berwenang untuk memberi sanksi kepada oknum yang terlibat.
“Kita serahkan kepada yang punya kewenangan memutuskan sanksi dan konsekuensi yang harus diterima ASN tersebut, sesuai peraturan yang berlaku,” ucap Jimmi.
Ketua DPRD Kutim berpesan kepada instansi pemerintah lainnya yang ada di Kutim, dapat mengambil pelajaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. “Kita minta hal seperti ini tidak terulang kembali di SKPD yang lain,” tegasnya.
Adapun hingga saat ini, pihak pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait tindak lanjut atas insiden tersebut. Namun, desakan publik dan sejumlah lembaga agar kasus ini ditindaklanjuti semakin menguat.
Masyarakat berharap adanya tindakan nyata dalam menegakkan kedisiplinan ASN agar citra pemerintahan tetap terjaga dan tidak dirusak oleh ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.
