Halokaltim, Kutai Timur – Menindaklanjuti adanya laporan tentang indikasi salah satu sekolah di kecamatan Kaubun yang memerintahkan orang tua siswa untuk membayar iuran perbulan mengatasnamakan pembangunan sekolah menjadi sorotan menarik pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) dengan agenda Realisasi Beasiswa dan Fasilitas Asrama Mahasiswa Kutai Timur di berbagai daerah.
Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Mulyono mengatakan untuk tidak terlalu cepat menanggapi buruk akan kabar itu sebelum adanya data valid yang bisa membenarkan kabar tersebut.
“Jangan terburu-buru mengasumsikannya. Nanti saya cek dulu karena kadang-kadang itu kreatifitas dari komite karena contoh disekolah anak saya komitenya ingin ruangan ber-AC yang bagus mereka disuruh iuran untuk beli cat jadi jangan dulu di blow up sebelum ada buktinya.” ungkap Mulyono saat ditemui di Kantor DPRD Kutim pada Kamis (04/07/2024).
Menurut Mulyono, pada dasarnya aturan tersebut tidak dibenarkan sama hal nya dengan membayar buku pelajaran, seragam sekolah atau bisnis apapun yang mengatasnamakan kebutuhan sekolah.
“Dari kami sebenarnya tidak ada yang seperti itu bahkan kami melarang untuk jualan buku, jualan seragam itu gak boleh jangan sampai ada kesan di sekolah berbisnis itu gak boleh.” tutur Mulyono.
Lebih lanjut, Mulyono mengatakan Dinas Pendidikan akan selalu terbuka untuk menerima aduan tersebut dari orang tua siswa bilamana ada tindakan penyelewengan.
“Sangat terbuka bincang sekolah itu apalagi disana ada pengawas, ada korwil, dan nomor saya juga terbuka untuk umum jadi siapapun yang mau menyampaikan permasalahan pendidikan bisa langsung saja hubungi saya.” kata Mulyono.
Oleh karena itu, dirinya akan menindaklanjuti aduan tersebut untuk memberikan kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman jika memang hal itu tidak benar.
“Saya akan klarifikasi dulu terkait hal itu jangan sampai bahasanya hanya seputaran kreatifitas sekolah saja kan karena kalau untuk pembangunan saya pikir tidak perlu iuran karena pemerintah sudah menganggarkan itu.”pungkasnya.
