Halokaltim, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (kutim) mengadakan rapat tertutup guna membahas penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 di Ruang Sidang Hearing Kantor DPRD kutim pada senin siang, (10/06/2024).
Wakil Ketua Umum DPRD I Asti Mazar mengatakan hearing tersebut di gelar untuk menanyakan peningkatan progres dari penyerapan anggaran pada tiga dinas terkait yakni Dinas PU, Dinas Perkim dan Dispora.
“Untuk dispora sendiri itu kita terima penyampaian dari masyarakat bahwa kegiatannya belum berjalan atau belum maksimal jadi konfirmasi dari dinas terkait mengatakan hal tersebut dikarenakan masih masa transisi dari pemimpin sebelumnya dan yang sekarang,” kata Asti.
Dirinya juga menyampaikan bahwa konfirmasi penggunaan anggaran untuk Dispora Kutim saat ini masih dalam tahap proses dan secepatnya akan segera direalisasikan secara menyeluruh.
“Karena masa transisi tersebut progres yang disampaikan masih 11 persen tapi setelah rapat ini akan segera ditindaklanjuti secepatnya katanya” ungkap Asti.
Selain Asti, Wakil Ketua Umum DPRD II Arfan juga menambahkan terkait konfirmasi dari Dinas Perkim sendiri yang mengalami kendala akibat pergeseran anggaran yang membutuhkan waktu sekitar satu bulan lamanya.
“Perkim ini yang paling banyak kegiatannya sekitaran seribu paket dan penyampaian mereka terkait realisasi anggarannya akan berjalan setelah lebaran” ucap Arfan.
Asti kemudian menambahkan bahwa pihaknya sempat bertanya terkait kendala tersebut dan mengusulkan agar sumber daya manusianya ditambah. Namun hal itu terikat dalam aturan sehingga Dinas memiliki keterbatasan untuk penyediaan SDM.
“Jadi dari kita akan mengajukan kepada pemerintah terkait aturan Perbup tersebut dan mudah-mudahan bisa di bedah lagi terkait proses pengelolaan APBD nya,” tutur Asti.
Lebih lanjut, rapat tersebut hanya di hadiri oleh Kadispora sementara Dinas PU dan Perkim berhalangan hadir dikarenakan sakit dan sedang ada kepentingan dinas luar.
“Untuk Dinas PU ini paling banyak pertanyaan untuknya jadi kami akan mengadakan pertemuan kembali dan harus di hadiri oleh Kepala Dinasnya langsung guna membahas multiyears,” pinta Asti.
“Ada 18 item pekerjaan multiyears yang harus ditanyakan dari kami DPRD maupun dari media kan nantinya jadi di pertemuan selanjutnya Kepala Dinas PU harus hadir” tutupnya.
