Halokaltim – Ketua Komisi B DPRD Kutim Faizal Rachman meminta pemkab agar benar-benar tegas dalam program lumbung pangan, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah.
Sebab, Kutai Timur merupakan daerah yang berpotensi menghasilkan pangan melalui hasil pertanian secara luas. Mengingat 18 kecamatan di Kutim memiliki potensi menjalankan program ketahanan pangan.
Namun, menurut Faizal, realisasi keberadaan lumbung pangan Kutim masih terbilang minim. Menurut dia, lumbung pangan mandiri di setiap daerah seolah jalan di tempat. Tidak ada kelanjutan dan perkembangan.
Padahal, lumbung pangan dapat mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga, atau keadaan darurat seperti masa pandemi saat ini. “Cadangan pangan dapat dilihat di pengembangan lumbung pangan masyarakat. Selama ini hanya beberapa kecamatan yang berjalan,” ungkapnya.
Padahal, adanya lumbung pangan dapat mengantisipasi gejolak harga hasil pertanian yang kerap meningkat pada saat tertentu. Misalnya Lebaran. Dia menyebut, ada tiga macam orientasi yang harus dipahami pemerintah daerah (pemda).
“Ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan,” paparnya.
Ketiganya memiliki makna berbeda. Namun, sering diartikan dalam satu kesamaan. Bagi yang banyak uang, ketahanan pangan tentu cocok dan mudah. Berbeda bagi yang kekurangan. Hal itu penting untuk dipikirkan, mencari solusinya. “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhi pangan bagi daerah atau perorangan. Artinya jika ada uang pangan akan terpenuhi,” sebutnya.
Berbeda dengan kemandirian pangan. Faizal menganggap itu yang seharusnya diterapkan daerah. Agar dapat bertahan secara mandiri. Dapat memproduksi berbagai jenis pangan, terutama dari kearifan lokal. Sementara itu, kedaulatan pangan adalah menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat.
“Memberikan hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal,” paparnya.
“Selama ini kan pemerintah meminta untuk ketahanan pangan saja, tanpa memahami orientasinya. Saya harap, pemerintah bisa membuka mata selebar-lebarnya soal kebijakan mana yang seharusnya diambil,” kuncinya. (*)
