Halokaltim, Sangatta – Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kutai Timur, H Akhmad Wasrip ST, didampingi Akbar Tanjung SP, secara resmi melantik Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS di 18 kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur, dalam rangkaian Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKS Kutim, di Hotel Royal Victoria Sangatta, Minggu, 21 Desember 2025.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DPW PKS Kalimantan Timur (Kaltim) Drs. H Ardiansyah Sulaiman M Si yang juga Bupati Kutim, Ketua DPD Perindo Kutim sekaligus Wakil Bupati H Mahyunadi SE M Si, Ketua DPC Demokrat Kutim Ir H Ordiansyah MP, Ketua Gerindra Kutim dr Novel Tyty Paembonan, Ketua DPRD Kutim Jimmy ST yang juga kader PKS, serja sejumlah anggota DPRD Kutim kader PKS, dan sejumlah kader PKS lainnya.
Dalam sambutannya, Wasrip menegaskan, pengurus DPC yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal program visi dan misi bupati dan wakil bupati Kutim ke depannya. Supaya konsolidasi struktur partai di tingkat kecamatan sekaligus penguatan peran PKS bisa mengawal pembangunan daerah.
Dia menekankan, soliditas struktur partai merupakan modal utama PKS dalam menjalankan amanah organisasi. Menurutnya, kerja tim harus menjadi prioritas karena hal tersebut telah diatur dalam AD/ART serta konstitusi partai.
“Struktur PKS harus solid dan kerja tim harus diutamakan. Ini adalah amanah organisasi yang wajib dijalankan,” tegasnya.
Akhmad Wasrip juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas elemen di Kutim. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran berbagai unsur dalam kegiatan tersebut.
“Kita buktikan hari ini semua partai kita undang, ormas, paguyuban, relawan, dan para tokoh kita undang hadir. Ini artinya PKS harus berkolaborasi dengan semua entitas yang ada di Kutim, dan ini adalah kompas kemenangan kita di masa yang akan datang,” tegasnya.
Di sela-sela pelaksanaan rakerda, kader PKS melalui Ketua PKS Kutim Akhmad Warsip menyerahkan dana hasil penggalangan dari kader dan simpatisan kepada Ketua PKS Kaltim Ardiansyah Sulaiman. Penyerahan dana tersebut disebut sebagai bentuk empati sosial yang harus dimiliki oleh kader dan pejabat publik PKS, untuk bantuan sosial kemanusiaan, seperti untuk bantuan bencana musibah.
Wasrip menjelaskan, gerakan sosial tersebut sejalan dengan instruksi presiden serta instruksi ketua PKS Kaltim, yang mewajibkan seluruh pejabat PKS untuk melakukan pemotongan gaji minimal sebesar Rp2,5 juta.
“Kepedulian dan empati kepada masyarakat harus menjadi karakter kader dan pejabat PKS,” pungkasnya. (mon)
