Halokaltim, Kutim – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi minta setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) terus melakukan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
Menurutnya, keterbukaan informasi publik sangat penting, dikarenakan keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat, sehingga apapun yang dilakukan pemerintah dapat tersampaikan secara transparan.
”Masih ada 11 OPD yang belum menjalankan fungsi PPID dengan baik, nanti akan kami panggil,” ujar Wabup Mahyunadi, saat ditemui di Kantor Bupati Kutim, Kamis (20/11/2025).
Wabup Mahyunadi mengungkapkan pemerintah daerah telah berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi publik, dengan menjalankan fungsi PPID dengan baik.
”Dengan informasi terbuka, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.
Orang nomor 2 di Kutim itu juga menjelaskan budaya transparansi harus diciptakan di lingkungan pemerintahan, demi menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
”Kita harus mampu menciptakan budaya transparansi yang mendukung terwujudnya pemerintahan bersih dan akuntabel,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan keterbukaan informasi publik tidak hanya dilakukan kepada para OPD saja. Pemkab Kutim juga akan memperkuat sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa, agar seluruh PPID dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten.
”Bila ada instansi di pemerintahan, baik itu di tingkat kecamatan dan desa yang masih tidak menerapkan keterbukaan informasi, tentu bisa diberikan sanksi,” pungkasnya.(Adv).
