Halokaltim, Sangatta – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H. Agus Aras, menggelar Penguatan Demokrasi Daerah ke-10 dengan tema “Pemilukada Langsung Masalah dan Tantangannya”, di Gang Syech Yusuf, RT 59, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini menghadirkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim, Hasan Basri sebagai narasumber utama, yang memberikan pemahaman seputar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, termasuk tantangan teknis dan dinamika politik yang menyertainya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua RT 59, Indra, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan puluhan warga sekitar yang antusias mengikuti jalannya diskusi.
Dalam paparannya, H. Agus Aras menyoroti berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan Pemilukada langsung. Mulai dari biaya penyelenggaraan yang tinggi hingga potensi gesekan sosial akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan.
“Kita tahu bersama, dalam pelaksanaan pemilu serentak kemarin banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran. Ada daerah yang harus mengulang pemungutan suara, ada jug calon kepala daerah yang melakukan gugatan. Semua ini menunjukkan masih banyak hal yang perlu kita benahi,” ujar H. Agus Aras.
Menurutnya, sistem Pemilukada langsung memang memberi ruang lebih besar bagi partisipasi rakyat, namun juga menuntut kesiapan sumber daya manusia di berbagai tingkatan, mulai dari penyelenggara hingga masyarakat pemilih.
“Penyelenggara harus benar-benar memahami tugasnya hingga ke tingkat TPS. Mulai dari proses pencoblosan, perhitungan suara, hingga penetapan hasil. Ini membutuhkan SDM yang kompeten dan berintegritas,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyinggung persoalan mahalnya biaya politik, baik dari sisi penyelenggara maupun calon kepala daerah. Biaya tinggi, menurutnya, berpotensi menimbulkan politik transaksional yang justru menggerus kualitas demokrasi.
“Kita berharap, masyarakat semakin dewasa dalam berdemokrasi. Politik uang dan transaksi suara harus diminimalisir. Demokrasi kita harus terus membaik, dan partisipasi masyarakat juga semakin tinggi,” tegasnya.
Agus Aras menambahkan, tujuan utama dari kegiatan ini bukan sekadar memberikan pemahaman teoritis, melainkan membangun kesadaran bersama demi demokrasi yang sehat harus berakar pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab warga negara.
“Saya ingin demokrasi kita kedepannya semakin berkualitas, sehingga yang terpilih baik itu gubernur, bupati, wali kota, maupun wakilnya, benar-benar sosok yang mampu menjalankan amanah rakyat dan membawa daerah ke arah yang lebih baik,” tutupnya.
