Halokaltim, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersiap menghadapi tantangan besar pada 2026. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengingatkan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan akan menjadi ujian berat bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat.
Jika pada 2025 APBD Kukar masih tercatat Rp 11,6 triliun sebelum rasionalisasi, maka tahun depan nilainya diproyeksikan anjlok hanya berada di kisaran Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun. “Dengan berat hati kami sampaikan, APBD kita tahun depan tidak lebih dari Rp 7 triliun. Syukur-syukur kalau bisa sampai Rp 7 triliun,” ujar Aulia saat diwawancarai, Senin, 25 Agustus 2025.
Penurunan tersebut terutama dipicu oleh melemahnya penerimaan daerah dari sektor minyak dan gas bumi. Selain itu, penyesuaian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga menekan pendapatan daerah. Kondisi ini, kata Aulia, menunjukkan bahwa Kukar tidak bisa terus bergantung pada sektor migas yang selama ini menjadi andalan.
“Situasi ini justru harus kita jadikan momentum untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Pemkab dituntut lebih kreatif menggali potensi lokal serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak,” jelasnya.
Bupati menekankan, perangkat daerah tidak boleh lagi bekerja dengan pola lama. Setiap program kerja harus lebih selektif dan benar-benar menyasar sektor yang berdampak luas bagi masyarakat.
Bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan disebut Aulia sebagai prioritas utama. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi harus diperkuat agar target pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Meski menghadapi tekanan berat, Aulia tetap optimistis bahwa krisis anggaran ini dapat dilewati jika semua unsur bergerak bersama. “Kita tidak bisa bekerja dengan cara yang biasa. Amanah sudah diberikan kepada kita, mari kita jemput amanah ini dengan segala sumber daya yang kita punya,” pungkasnya. (*adv/diskominfokukar)
