Halokaltim, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat bersama Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kaltim, Senin (4/8/2025), guna membahas kelanjutan operasional dan pembinaan masjid di daerah.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, dihadiri anggota komisi Damayanti, Fuad Fakhruddin, dan Syahariah Mas’ud. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim, Dasmiyah, serta Ketua PW DMI Kaltim, Prof. Masjaya.
Darlis menegaskan komitmen DPRD Kaltim memperkuat fungsi kelembagaan DMI sebagai mitra strategis dalam pembinaan umat dan pemakmuran masjid. Menurutnya, meski bukan organisasi pemerintahan, DMI memiliki tanggung jawab sosial-keagamaan yang besar.
“Dukungan terhadap DMI bukan hanya bentuk fasilitasi kelembagaan, tapi juga memperkuat peran masjid sebagai pusat spiritual dan sosial masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi usulan bantuan anggaran tahun 2026 dari Karo Kesra, Darlis menyatakan Komisi IV akan mengawal agar pengajuan tersebut disetujui sesuai aturan. Ia juga mendorong Pemprov memberikan dukungan anggaran secara periodik.
Untuk kebutuhan sekretariat, Darlis menawarkan dua solusi: jangka pendek, DMI memanfaatkan salah satu ruangan di Masjid Nurul Mukminin milik Pemprov; jangka panjang, mengupayakan lahan untuk pembangunan kantor atau memanfaatkan aset Pemprov melalui skema pinjam pakai.
Sementara itu, Prof. Masjaya mengungkapkan bahwa selama tujuh tahun terakhir DMI Kaltim tidak menerima hibah dari Pemprov. Aktivitas organisasi selama ini berjalan dari iuran swadaya pengurus.
“Banyak masjid yang belum optimal dimanfaatkan. Saya keliling masjid, jamaah subuh hanya dua-tiga shaf. Kita perlu langkah konkret agar masjid makmur dan jamaah bertambah,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa DMI belum memiliki kantor tetap dan masih menumpang di Majelis Ulama, sehingga berharap ada perhatian dari pemerintah daerah untuk penyediaan fasilitas. (adv dprd kaltim)
