Halokaltim, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya menjaga harmonisasi dan kemitraan yang sehat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam pembahasan kebijakan strategis seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Hal itu disampaikan Darlis saat menyampaikan interupsi dalam rapat di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Senin (28/7/2025). Ia mengingatkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
“Tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba mensubordinasikan DPRD terhadap kebijakan yang diambil secara sepihak oleh Pemerintah Provinsi,” tegas legislator dari Fraksi PAN tersebut.
Darlis menyoroti adanya indikasi bahwa DPRD Kaltim kerap terabaikan dalam proses-proses krusial, terutama dalam pembahasan APBD. Ia meminta agar Pemprov tidak mengeluarkan kebijakan baru yang berpotensi mengganggu jalannya pembahasan anggaran yang saat ini sedang berlangsung.
“Setiap kebijakan seharusnya melalui komunikasi resmi dan mekanisme bersama DPRD. Jika tidak, hal ini akan mempengaruhi efektivitas pembahasan, baik dari segi waktu maupun substansi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD adalah lembaga hasil pemilu langsung yang kedudukannya sejajar dengan kepala daerah, dan karena itu harus dilibatkan dalam setiap proses strategis.
“Masyarakat memiliki ekspektasi yang sama terhadap DPRD maupun kepala daerah. Jangan sampai ada kebijakan yang dibuat di luar mekanisme dan mengabaikan proses demokrasi,” tambah Darlis.
Sebagai langkah konkret, Darlis meminta pimpinan DPRD untuk menyampaikan secara resmi kepada pihak eksekutif agar menunda penerbitan kebijakan baru yang belum melalui proses konsultasi bersama legislatif. (adv dprd kaltim)
