Halokaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti lemahnya penanganan banjir di sejumlah wilayah Kaltim yang dinilai masih dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi. Masukan ini disampaikan menyusul terjadinya banjir besar yang melanda beberapa daerah pada akhir Mei 2025 lalu.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKS, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa persoalan banjir tidak lagi bisa dianggap sebagai bencana musiman biasa. Ia menilai perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis dan berbasis mitigasi risiko jangka panjang.
“Kita bisa lihat kemarin di Berau banyak rumah yang hanyut. Sangatta itu asal hujan sedikit banjir juga. Bontang banjir rob juga masih terjadi,” kata Agusriansyah, Sabtu (26/7/2025).
Menurutnya, pendekatan penanganan banjir yang selama ini bersifat sektoral dan reaktif tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan yang ada. Ia mendorong adanya pembentukan tim terpadu lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dinas teknis, serta pelaku usaha terutama perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan banjir.
“Tim ini harus memikirkan bagaimana lima tahun ke depan persoalan banjir bisa diselesaikan, bukan hanya menangani dampak saat banjir terjadi,” tegasnya.
Agusriansyah juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap izin-izin usaha yang selama ini diberikan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Aktivitas seperti pertambangan, pembukaan lahan, dan perluasan perkebunan yang minim pengawasan disebut sebagai penyebab menurunnya daya dukung lingkungan.
“Evaluasi mesti dilakukan juga terhadap izin–izin usaha, bagian dari strategi mitigasi bencana yang lebih komprehensif dan tidak semata-mata dilakukan ketika banjir sudah terjadi,” imbuhnya.
Ia berharap penanganan banjir ke depan dapat mengedepankan data, kajian ilmiah, dan koordinasi antarlembaga agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan. (adv dprd kaltim)
