Halokaltim, SAMARINDA – Rencana penghapusan dana bantuan untuk seluruh cabang olahraga (cabor) dan dukungan untuk pekerjaan media oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menuai respons dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang kurang bijak dan perlu disikapi secara hati-hati.
Pernyataan tersebut disampaikan Sigit kepada awak media di Gedung Karang Paci, Jumat (25/7/2025), merespons wacana yang tengah ramai dibicarakan di kalangan DPRD Kaltim.
“Teman-teman di DPRD juga punya tanggung jawab dengan konstituennya. Artinya, dari pihak eksekutif boleh mengusulkan, dari DPRD juga boleh mengusulkan,” ujar Sigit.
Ia menekankan bahwa meskipun Gubernur memiliki hak untuk mengarahkan realisasi anggaran kepada program-program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur seperti peningkatan jalan, namun pengelolaan anggaran harus tetap mempertimbangkan kebutuhan konstituen yang disampaikan melalui DPRD.
“Gubernur ingin program-program unggulan direalisasikan, itu tidak ada masalah, tapi jangan sampai mengabaikan usulan DPRD,” tambahnya.
Sigit menyayangkan jika usulan dari DPRD Kaltim, seperti bantuan untuk cabang olahraga dan media, justru terkesan dikesampingkan oleh Pemprov Kaltim. Ia mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah rekannya di dewan terkait hal ini.
“Saya belum tahu pastinya, tapi ada beberapa keluh kesah dari teman-teman. Saya bilang, ini harus disikapi secara bijaksana,” ucap politisi PAN tersebut.
Menurutnya, segala polemik yang muncul akan kembali dibahas secara resmi dalam agenda Rapat Pimpinan DPRD Kaltim dalam waktu dekat.
“Saya belum tahu pasti persentase program yang direncanakan. Bisa dicek langsung ke pimpinan biar lebih jelas,” tandasnya.
Sejauh ini, belum ada keputusan final terkait penghapusan dana cabor dan media. DPRD Kaltim berharap ada keterbukaan dan pertimbangan matang dari pihak eksekutif agar tidak terjadi kegaduhan dalam penyusunan anggaran akhir tahun. (adv dprd kaltim)
