Halokaltim, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta enam perusahaan tambang besar di Kaltim, Rabu (23/7/2025). Pertemuan yang berlangsung di Platinum Hotel Balikpapan ini membahas evaluasi pengelolaan lingkungan, pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), dan isu ketenagakerjaan.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Ketua Komisi IV Baba. Hadir pula anggota komisi lainnya, serta perwakilan dari perusahaan seperti PT Multi Harapan Utama, PT Kideco Jaya Agung, PT Indomining, PT Trubaindo Coal Mining, PT Energi Unggul Persada, dan PT Kutai Sawit Mandiri.
Anggota Komisi IV, Sarkowi V. Zahry, mempertanyakan efektivitas Program PROPER dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan. Ia menilai masih terjadi konflik sosial meski beberapa perusahaan telah meraih predikat PROPER emas. “Kita butuh indikator yang jelas dan bukti komitmen nyata di lapangan,” katanya.
Agusriansyah Ridwan menyoroti perlunya pemisahan tegas antara Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (PPM) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), mengingat keduanya memiliki regulasi dan tujuan yang berbeda. “PPM tidak wajib dilaporkan ke Pemda, sedangkan TJSL harus dikoordinasikan,” tegasnya.
Ia juga mendorong revisi Perda TJSL dan sinergi lintas dinas agar pelaksanaan CSR lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Komisi IV mendukung konsolidasi PPM oleh Pemprov Kaltim untuk memastikan keterpaduan antara program perusahaan dengan arah pembangunan daerah. Mereka juga mendorong peningkatan komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja lokal. (adv dprd kaltim)
