Halokaltim, Jakarta – Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Jakarta pada 21 Mei 2025, guna mencari kejelasan terkait status pengalihan aset jalan nasional yang digunakan untuk aktivitas tambang batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Ketua Komisi III, Abdulloh, menyatakan bahwa ada penggunaan jalan nasional sepanjang 12,7 kilometer di Kutim oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk hauling batu bara yang menimbulkan keresahan warga.
“Disana ada beberapa pekerjaan tambang yang dilakukan PT KPC,” ungkap Abdulloh.
“Masyarakat tahunya, DPRD sebagai perwakilan rakyat, demo ke kami, menyurat ke kami, makanya kami mewakili mereka, kami kesini untuk mempertanyakan hal tersebut,” terangnya lanjut.
Meskipun PT KPC bersedia membangun jalan pengganti dan telah mendapat persetujuan dari BPJN Kaltim, proses administrasi pengalihan aset masih belum selesai karena menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.
“Dari pihak Kementerian Keuangan belum mengijinkan atau merestui atau melegalkan transaksi pengalihan aset tersebut,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, kunjungan Komisi III ke DJKN sangatlah penting, untuk bagaimana dapat mengetahui secara jelas kebenaran terkait pernyataan pihak PT KPC.
Dikutip dari laman Instagram DPRD Kaltim, DJKN melalui Kasubdit, Marheni Rumiasih, menyampaikan bahwa verifikasi dan penilaian aset masih berlangsung dan belum mencapai tahap persetujuan akhir. Komisi III menekankan pentingnya penyelesaian ini untuk menjamin kenyamanan, keselamatan warga, serta mencegah penyalahgunaan aset negara demi kepentingan industri.
“Secara prosedur seperti itu, tetapi belum sampai pada persetujuan itu dikeluarkan. Karena setelah penilaian itu masih akan muncul satu tahap lagi mengeluarkan izin prinsip. Prosesnya sampai saat ini masih pada tahap verifikasi,” ujar Marheni Rumiasih. (advDPRDKaltim)
