Opini Oleh : Andika Putra Jaya (Jurnalis Jenjang Muda)
DINAMIKA di kalangan organisasi kepemudaan yang bernaung dalam tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) semakin menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan.
Menarik untuk diulas. Pasalnya sempat berhembus kabar, tepatnya 6 Januari 2025, bahwa dua kubu (dualisme) KNPI Kutim akan kembali bersatu dan merencanakan musyawarah daerah (musda) bersama dalam waktu dekat. Namun kemudian hal itu terpatahkan setelah Rapimda dan Musda KNPI Kutim yang diprakarsai KNPI Provinsi Kaltim, Senin (24/2). Menimbulkan polemik di kalangan pemuda, bahkan isu perpecahan.
Meski demikian agenda yang digagas KNPI Provinsi itu diakomodir dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutim, dan diakui sebagai upaya untuk mempersatukan para pemuda di Kutim. Nampak hadir dalam kegiatan yang digelar di ruang Meranti Setkab Kutim tersebut, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi dan Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
Rekonsiliasi Dualisme Kepemimpinan KNPI Kutim, Felly Lung dan Lukas Himuq
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada tahun 2021 lalu, timbul konflik dualisme kepengurusan KNPI Kutim antara kepemimpinan Felly Lung dan Lukas Himuq yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan. Namun lambat laun, pada 6 Januari 2025 lalu, bersamaan dengan momen pilkada, upaya penyelarasan antara dua kubu di DPD KNPI Kutim itu semakin menemui titik terang.
Kedua belah pihak yang masing-masing diketuai oleh Felly Lung dan Lukas Himuq, sepakat untuk melaksanakan musda bersama KNPI Kutim 2025 yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Kesepakatan itu disampaikan dalam konsolidasi awal yang mempertemukan para petinggi organisasi dari kedua belah pihak, di Warkop Naik Kelas Sangatta, 6 Januari 2025.
“Semangat dan tujuan untuk bersatunya KNPI Kutim sebenarnya sudah lama dikomunikasikan, dan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan musda bersama,” ujar Felly membuka pertemuan tersebut.
Turut Lukas dalam kesempatan itu, menegaskan bahwasanya kedua kubu berkomitmen mematangkan agenda Musda. “Kita akan matangkan pekan depan agar masing-masing perwakilan pengurus bisa lebih mempersiapkan proses dan mekanisme pelaksanaannya,” tegasnya.
Bahkan diakui Lukas, rencana persatuan para pemuda melalui agenda musda bersama itu sudah dilakukan upaya koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutim, melalui Kadispora, Basuki Isnawan. “Kami pemuda sudah sepakat akan melakukan musda bersama yang juga sudah disetujui oleh bupati, melalui Kadis Pemuda dan Olahraga (Kadispora),” ungkapnya kepada halokaltim belum lama ini.
KNPI Kaltim Ambil Alih Musda KNPI Kutim yang Diakomodir Pemkab
Namun di tengah perencanaan, DPD KNPI Provinsi Kaltim mengeluarkan surat No: 054/DPD KNPI/KT/II/2025, dengan maksud menyelenggarakan rapimda dan menuju musda VIII KNPI Kutim di Ruang Meranti Setkab Kutim, 24 – 25 Februari 2025. Adapun agenda itu digagas oleh 4 kepengurusan DPD KNPI Kaltim, yang masing-masing di ketuai Arif Rahman Hakim, Virdy Kurniawan, Akbar, dan Rijal Akbar.
Salah satu Ketua KNPI Provinsi, Arif Rahman Hakim, menyampaikan bahwa rapimda yang digagas tersebut merupakan pertemuan untuk membahas terkait pelaksanaan musda KNPI Kutim, yang seyogyanya dilaksanakan pada Juli 2024 lalu.
Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan rapimda menuju musda KNPI Kutim itu merupakan kesepakatan dari sebagian besar organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang berhimpun. Diketahui sebanyak 65 OKP hadir dalam rapimda tersebut.
“Selalu saya mengingatkan bahwa KNPI ini rumah besarnya kawan-kawan OKP, KNPI itu tidak bisa apa-apa ketika OKP itu bersepakat melakukan rapimda, wajib hukumnya kita laksanakan rapimda,” ujar Arif Rahman Hakim dalam sambutannya.
Dua Kubu Kepemimpinan KNPI Kutim Tidak Hadir, Serta Penolakan Beberapa OKP
Mengetahui gagasan KNPI Kaltim yang akan menggelar rapimda dan musda secara tiba-tiba itu, mendapat penolakan dari sejumlah OKP dan beberapa petinggi dari dua kepengurusan KNPI Kutim, yang menganggap agenda tersebut di luar dari upaya rencana mempersatukan pemuda di Kutim yang sempat terpecah menjadi dualisme kepemimpinan KNPI sebelumnya.
Lukas Himuq beserta jajarannya, secara tegas menolak untuk hadir dalam agenda rampida menuju musda KNPI Kutim yang digagas oleh KNPI Kaltim tersebut. Ia merasa musda tersebut menyalahi kesepakatan yang telah dibuat antara dua kubu KNPI Kutim dan pemerintah untuk menggelar musda bersama dalam waktu dekat.
Dirinya juga membenarkan terkait tidak adanya konfirmasi dari pihak KNPI provinsi untuk menggelar rapimda dan musda secara tiba-tiba ke KNPI Kutim, baik dari kubu Lukas Himuq maupun kubu Felly Lung. “Ya benar,” ucapnya membenarkan.
“Saya enggak hadir karena saya menolak yang dilakukan KNPI Kaltim. GMNI dan GAMKI juga menolak,” tegas Lukas.
Senada, Kahiruddin Sekretaris kubu KNPI Kutim pimpinan Felly Lung juga menyatakan penolakan keras. “Melihat keputusan KNPI Provinsi tanpa melihat niat baik kita agar ke depan tak ada lagi dualisme, namun itu diabaikan. Untuk itu hari ini kita tidak akan hadir dalam rapimda sebagai bagian dari komitmen bersama dengan KNPI kubu bang Lukas,” ungkap Kahirudin, seperti dikutip dari laman medsos pribadinya.
Adapun dari beberapa OKP, salah satunya Ketua DPC GMNI Kutim, Deo Datus, mengaskan bahwa mekanisme yang ditempuh dalam penyelenggaraan Rapimda ini tidak mencerminkan upaya penyatuan pemuda di Kutim. “Mekanisme yang hari ini ditempuh bukan untuk penyatuan pemuda Kutim. Jangan sampai ada kepentingan kelompok di dalamnya,” tegas Deo kepada jurnalis, melalui media Kata Kaltim beberapa waktu lalu.
Sementara itu HMI Cabang Sangatta, melalui ketuanya Siswandi, memilih untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan rapimda menuju Musda yang digagas empat kepemimpinan KNPI Kaltim itu. “Saya melihat kondisi KNPI saat ini tidak sehat. Saya memilih fokus pada pengkaderan internal HMI Cabang Sangatta,” kata Siswandi, Senin (24/2/2025).
Tanggapan Pemerintah Daerah dan DPRD Kutim
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, yang menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapimda, menanggapi santai polemik tersebut. “Yasudah, dia (dua kubu KNPI Kutim) juga sudah habis masa jabatannya. Juli yang lalu habis, jadi hadir enggak hadir pun tidak ada pengaruhnya. Kan’ ada provinsi yang hadir, level di atas mereka,” kata Mahyunadi.
“Kalo ada OKP yang menolak, saya pikir itu dinamika. Kan udah ada aturannya, AD/ART-nya, bahwa yang hadir sekian bisa dilaksanakan, kalau bisa dilaksanakan dengan yang hadir saja. Tapi saya berharap yang menolak kemarin itu segeralah kembali ke jalan yang benar,” lanjutnya.
Sementara itu tanggapan Ketua DPRD Kutim, Jimmi, “Ketidakhadiran itu kan bukan bentuk apresiasi demokrasi. Kalau memang tidak setuju mestinya hadir untuk menyatakan tidak setuju. Saya kira di musda nanti mereka harus hadir untuk menyampaikan pendapatnya, karena bagaimana kita bisa mengetahui suatu kondisi kalau mereka abstain,” ucap Jimmi.
Musda Dadakan KNPI Kutim di Ruang Meranti Setkab Kutim, Persatuan atau Perpecahan?
Adapun hasil dari Musda VIII KNPI Kutim yang digelar di Ruang Meranti Setkab Kutim, pasca rapimda, menetapkan Avivurahman Al-Gazhali dari anggota Pemuda Muhammadiyah Kutim sebagai Ketua KNPI Kutim yang baru secara aklamasi, dengan rekomendasi dari 79 OKP.
Ditetapkannya Ketua KNPI yang baru tersebut pun masih menjadi kontroversi di kalangan para OKP dan dualisme kepemimpinan KNPI Kutim sebelumnya. Mengingat niat baik kedua kubu KNPI Kutim, Felly Lung dan Lukas Himuq, yang hendak melakukan musda bersama, kemudian dipatahkan dengan ego sekelompok pemuda yang dekat dengan pemerintah untuk mencapai pucuk pimpinan KNPI di Kutim.
Tidak hadirnya dua kubu ketua KNPI Kutim sebelumnya, Felly Lung maupun Lukas Himuq, mengisyaratkan tidak adanya serah terima estafet kepemimpinan di bawah seruan musda bersama. Terlepas dari irisan politik pasca pilkada, yang artinya lemahnya komunikasi lintas kelompok pemuda. Ditambah lagi proses yang aklamasi, menunjukkan tidak adanya ruang untuk lebih berdemokrasi antar pemuda.
Rapimda menuju Musda KNPI Kutim yang digagas oleh empat kepemimpinan KNPI Kaltim dan diakomodir oleh Pemkab Kutim dan didukung penuh DPRD Kutim, apakah sebuah upaya persatuan pemuda, atau justru ini pengambil-alihan organisasi yang abai dengan resiko perpecahan di kalangan pemuda? (*)
