Halokaltim, Sangatta – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur (Kutim) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit milik PT Kutai Sawit Mandiri (KSM), yang berlokasi di Desa Swarga Bara, Sangatta Utara.
Bukan tanpa alasan, penyegelan tersebut dikarenakan pihak perusahaan belum memenuhi sejumlah perizinan dasar, di-antaranya yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Persetujuan Lingkungan.
“Kalau dari sisi lingkungan, (mereka) tidak memiliki Persetujuan Lingkungan, yang mana itu adalah perizinan dasar sebelum perizinan perusahaan,” ungkap Plt Kepala DLH Kutim, Dewi, saat dikonfirmasi awak media, Senin (17/2/2025).
Selain itu, pembangunannya juga dinilai berpotensi mencemari lingkungan akibat lokasinya yang berada di bantaran sungai. “Ada potensi kerusakan atau potensi pencemaran ketika ini dilakukan tanpa proses kajian. Maka untuk sementara, pembangunannya kita hentikan. Pertimbangannya adalah lingkungan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dewi menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan DLH Kutim menunjukkan PT KSM tidak memenuhi sejumlah persyaratan perizinan dasar yang dimaksud, termasuk PKKPR yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan belum memiliki PBG yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Harusnya itu sudah ada perizinan dasar sebelum izin usaha, yang prosesnya itu masih di tahap perencanaan, belum boleh ada kegiatan sebelum itu dipenuhi” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kutim, Marlin Sundu, mengungkapkan, PPLHD menemukan adanya kepemilikan PKKPR ganda oleh PT KSM, yaitu PKKPR Otomatis yang merupakan kewenangan Provinsi dan PKKPR Penilaian yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
Hasil temuan PPLHD menunjukkan bahwa PT KSM tidak memenuhi PKKPR Penilaian Pemerintah Kabupaten, karena pabrik tersebut tidak terintegrasi dengan perkebunan.
Atas hal tersebut, PPLHD akan berkoordinasi dengan kementerian terkait kepemilikan PKKPR ganda ini. “Kasus ini agak pelik sebenarnya, karena mereka punya dua PKKPR, satu dari provinsi, satu dari kabupaten, mereka sekarang masih sementara ngurus PKKPRnya,” kata Marlin.
