Halokaltim, Samarinda – Walikota Samarinda, Andi Harun, dibuat geram oleh sistem parkiran kendaraan dalam kota yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Hal itu terjadi saat inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik kota, Rabu (8/1/2025) sore.
Pada saat sidak yang sengaja dilakukan walikota, untuk meninjau secara langsung terkait sistem tata kelola parkir tersebut, Andi Harun menemukan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor parkir akibat sistem yang tidak terkontrol.
Dalam kesempatannya berbincang bersama Kepala Dishub Samarinda Manalu, dan salah satu jukir di Jalan KH. Abul Hasan, kawasan Pasar Pagi, ia terkejut saat mengetahui sistem pengelolaan parkir di lapangan yang dikelola Dishub selama ini.
Menurut pengakuan seorang jukir kepada Andi Harun, bahwa total pendapatan parkir yang diraup mencapai Rp800 ribu – Rp1 juta setiap minggunya. Namun dari total tersebut disetor senilai Rp70 ribu,- kepada Dishub Samarinda.
“kalian dengar sendiri yah, jadi dia dapat Rp800 ribu – Rp1 juta, hanya setor Rp70 ribu, itupun sekali seminggu. Ini betapa bobroknya ini Dishub mengatur sistem perparkiran,” ungkap Andi Harun dihadapan seluruh awak media yang hadir dalam kesempatan sore itu.
Andi Harun mengaku bahwasanya fakta di lapangan dengan apa yang dilaporkan instansi terkait dalam sejumlah rapat bersama kepala daerah tentang sistem parkir di tepi jalan umum Kota Samarinda, dinilai bertolak belakang.
“Jadi jukir kita enggak bisa salahkan semata-mata, tapi ini di sistem yang disediakan oleh Dishub memang kacau. Kalau ngomongnya Kadis ini pada saat rapat, seolah-olah sistemnya sudah bagus,” bebernya.
Lebih lanjut Walikota Samarinda ini nampak kecewa dengan hasil yang ia dapat di lapangan. “Hari ini saya sengaja sidak lapangan, untuk mengecek apakah selama ini perkataannya (Kadishub) jujur atau hanya ingin menyenangkan kepala daerah. Hari ini terbukti bahwa, tidak beres,” tegasnya.
“Ini kan pengumpulan dana publik, dalam bentuk parkir di tepi jalan umum, tetap harus diatur dengan sebuah sistem. Kita ini pemerintah, kerja benar saja kadang-kadang dicurigai publik, dan wajar dicurigai kalau penataan sistem tata kelolanya tidak benar,” sambungnya.
Perkara itu pun diharapkan menjadi bahan evaluasi jajaran pemerintah Kota Samarinda, khususnya Dishub. “Mudah-mudahan kedepan ada pengaturan yang lebih baik,” harapnya.
“Orang Dishubnya yang mengikuti maunya jukir, bukan jukir yang mengikuti sistem. Jselama ini analisis kita terhadap kebocoran sistem parkir semuanya terbukti, ini kita uii petik di lapangan,” ujar Walikota Andi Harun.
