Halokaltim — Pemerintah diminta mampu melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2024 secara maksimal. Sehingga indikator kinerja dan sasaran pelayanan masyarakat bisa dinikmati secara penuh.
Ketua Fraksi Golkar Rustam mengatakan, dengan kondisi keuangan daerah yang sangat subur harus berbarengan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk memenuhi hal tersebut belanja pemerintah juga harus maksimal terealisasikan. Maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mampu menyerap anggaran belanja mereka dengan baik dan efisien sehingga tujuan dari APBD bisa tercapai.
Kota Bontang telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk tahun 2024 dengan total nilai mencapai Rp 3,3 triliun.
Anggaran ini mengalami kenaikan sekitar 580 miliar dibandingkan dengan APBD murni tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 2,8 triliun. Kenaikan anggaran tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan lebih lanjut di berbagai sektor.
Ia mengingatkan, jika OPD tidak mampu merealisasikan seluruh anggaran yang diberikan, maka sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing merealisasikannya.
“Kalau OPD hanya mampu merealisasikan anggaran Rp500 sampai 700 miliar, maka berikan saja sesuai dengan kemampuan itu,” katanya saat diwawancarai belum lama ini.
Ia mengingatkan bahwa kelebihan anggaran yang tidak dapat direalisasikan, pada akhirnya akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SilPA).
Jika anggaran tidak terpakai, maka risikonya hanya berakhir tanpa menghasilkan manfaat konkret seperti pembangunan infrastruktur.
