Halokaltim, Bontang — Pemkot Bontang diminta menciptakan terobosan baru untuk mengelola sampah di wilayah pesisir, khususnya di pulau-pulau dan daerah pasang surut. Ketua DPRD Bontang sementara Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai persoalan sampah di pesisir belum diatasi secara efektif oleh pemerintah.
Fasilitas yang tersedia masih minim. Tak heran, sampah di kawasan pesisir masih menumpuk apalagi saat banjir rob terjadi. Sebagian sampah yang tidak terangkut terpaksa dibuang warga ke laut. Akibatnya, kerusakan ekosistem pantai dan hutan mangrove rusak. Menurutnya, sebagai penerima penghargaan Adipura, Kota Bontang harus mengutamakan kebersihan, terutama di wilayah pesisir.
“Sebagai kota yang sudah meraih Adipura, kebersihan harus jadi prioritas utama. Dengan anggaran yang besar, mestinya masalah seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” ungkap Andi Faizal saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Ia mengusulkan solusi jangka panjang berupa pengadaan kapal khusus untuk mengangkut sampah dari Pulau Selangan. Ia berharap pemerintah segera merealisasikan usulan tersebut dalam APBD Perubahan.
“Kita ingin Bontang jadi kota pariwisata, tapi kalau sampah masih jadi masalah, tentu ini bertolak belakang. Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk pengadaan kapal pengangkut sampah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Faizal juga menyoroti pentingnya perbaikan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), RT, lurah, dan camat untuk memastikan fasilitas pengangkutan sampah berjalan lancar.
“Komunikasi antara pemangku kepentingan harus diperbaiki. Masalah sampah ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tambahnya.
Selain pengadaan kapal, ia mengusulkan pembentukan badan usaha milik RT atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola oleh masyarakat untuk menangani pengelolaan sampah secara mandiri. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi jika pemerintah berkomitmen mendukung kebijakan terkait.
“Solusi ada banyak. Salah satunya dengan membentuk UPTD pengelola sampah di tingkat RT. Tinggal bagaimana keseriusan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan tersebut,” tutup Andi Faizal.
