Halokaltim, Bontang — Serapan anggaran memasuki semester kedua tahun 2024 masih rendah. Pemkot Bontang diminta menggenjot belanja daerah demi menyerap anggaran yang sudah disusun supaya tak menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA).
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyampaikan kekhawatirannya terhadap lambannya kinerja OPD dalam merealisasikan anggaran. Ia mengungkapkan, selama dua bulan terakhir, pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati untuk memantau progres tersebut.
“Serapan anggaran hingga saat ini masih rendah, terutama di sektor belanja modal dan operasional. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena jika dibiarkan, program-program prioritas tidak akan berjalan optimal,” ujar Andi Faizal, Kamis (17/10/2024).
DPRD Bontang mengalokasikan anggaran sekitar Rp605 miliar untuk program prioritas. Anggaran sebanyak itu mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta proyek perumahan. Namun, lambatnya pelaksanaan program tersebut dikhawatirkan berdampak pada tidak maksimalnya manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, anggaran belanja modal tahun ini mencapai Rp1,2 triliun dan belanja operasional sebesar Rp2,1 triliun. Sekda Bontang Aji Erlynawati mengonfirmasi bahwa pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog akan segera dilaksanakan untuk mempercepat serapan anggaran.
“Dengan diterapkannya e-Katalog, kami harap program-program yang tertunda bisa segera dilaksanakan sehingga target serapan anggaran tercapai sebelum akhir tahun,” tambah Andi Faizal.
Ia menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan oleh Sekda untuk memastikan OPD bekerja sesuai target. DPRD berharap agar tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar di akhir tahun akibat keterlambatan program.
“DPRD akan terus memantau dan mendorong OPD agar memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah disahkan. Jangan sampai ada SiLPA yang tinggi di penghujung tahun,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan, DPRD menuntut percepatan pelaksanaan program, terutama di sektor infrastruktur dan layanan publik, agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
