Halokaltim, Bontang – Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengungkapkan keresahannya terhadap proses birokrasi yang rumit dalam pengurusan jaminan kesehatan melalui BPJS. Dalam pernyataan yang disampaikan di kantor DPRD Bontang, Heri menilai bahwa syarat-syarat yang diberlakukan saat ini sangat memberatkan masyarakat, terutama dalam situasi darurat.
“Proses yang berbelit ini membuat masyarakat kesulitan, terutama ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan mendesak,” ujarnya, Rabu, (09/10/2024).
Heri menyoroti beberapa dokumen yang diperlukan, seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, yang menurutnya tidak perlu jika KTP sudah tersedia.
“Kan sudah ada KTP, Kenapa harus ada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran lagi, kita bisa menyederhanakan proses ini agar masyarakat cepat dapat pelayanannya,”tegasnya.
Heri juga menyampaikan bahwa keluhan masyarakat mengenai kendala dalam mengakses layanan BPJS semakin meningkat. Syarat administratif yang rumit, yang dapat menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan yang seharusnya mereka terima.
Ia menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, dan tidak seharusnya ada hambatan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif.
“Pemerintah perlu mendengar suara masyarakat dan segera meninjau ulang kebijakan terkait pelayanan kesehatan. Kita perlu memastikan bahwa semua warga Bontang bisa mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah,”ungkap Heri.
Herkes berharap dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah, proses pengurusan BPJS dapat disederhanakan. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya atas layanan kesehatan yang layak.
