Halokaltim, Bontang – Pengelolaan sampah di objek wisata Mangrove Berbas Pantai disorot dewan. DPRD menilai dinas terkait seharusnya peka dengan persoalan sampah di pesisir.
Alih-alih menyiapkan program penanggulangan sampah, dinas terkait malah lepas tangan karena alasan tak ada anggaran.
Anggota DPRD Bontang Nursalam menyayangkan pernyataan Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga (Dispopar) Kota Bontang terkait tidak adanya anggaran untuk pengadaan tempat sampah diobjek Wisata Manggrove Berbas Pantai.
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak patut melayangkan alasan tersebut, apalagi jika hal itu berangkat dari keluhan masyarakat.
“Nah itu tidak boleh. OPD terkait tidak boleh beralasan tidak ada anggaran,” ungkap Nursalam saat dihubungi, Kamis (12/9/2024).
Menurutnya, respon OPD terkait menjadi indikasi bahwa perhitungan anggaran tidak dilakukan dengan tepat, tidak melihat aspek yang sudah pasti untuk dianggarkan.
“Berarti kan selama ini mereka tidak profesional dalam menghitung ataupun mengalokasikan anggarannya. Karena kan setahun itu sudah bisa diperhitungkan, tahun berikutnya akan dianggarkan terkait sampah di pulau-pulau misalnya,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menilai terkait pengadaan tempat sampah merupakan persoalan yang bisa diperhitungkan sejak awal.
“Mestinya itu kan sesuatu yang sudah bisa diprediksi. Beda halnya kalau sesuatu yang tidak bisa diprediksi,” katanya.
“Sampah itukan jelas, setiap saat ada. Mestinya OPD itu tidak boleh berdalih tidak ada anggaran. Lah terus apa kamu kerja selama ini. Kamu kan dibentuk itu dan diangkat kepala dinasnya dan bidang-bidangnya untuk menangani itu. Itu salah kalau OPD berdalih atau saling lempar. Itu sesuatu yang tidak memahami tupoksinya,” lanjutnya.
Ia berharap kedepan OPD terkait bisa lebih memperhatikan hal-hal yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Sehingga sejak awal memang sudah ada tahapan pencegahan pembuangan sampah sembarangan dari pengunjung wisata Mangrove.
