Halokaltim, Sangatta – Kristian Harmadi, anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan bahwa dirinya masih dalam tahap penyesuaian diri sebagai anggota dewan yang baru dilantik.
Meskipun banyak rencana yang ingin ia dorong, Kristian mengakui bahwa proses penyesuaian ini penting untuk memahami dinamika dan tantangan yang ada di DPRD Kutim.
“Saat ini, saya masih dalam tahap penyesuaian diri. Memang banyak rencana yang ingin saya wujudkan, tetapi sebagai anggota DPRD Kutim yang baru, saya perlu waktu untuk beradaptasi,” ujar Kristian, Jumat (16/8/2024).
Salah satu fokus utama Kristian adalah pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan antar kecamatan dan desa di Dapil 4 Kutim. Menurutnya, masih banyak desa yang sulit diakses karena kondisi jalan yang buruk.
“Kalau boleh memilih, tidak ada lagi jalan yang sulit dilewati. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan ini harus segera diwujudkan,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Kristian juga menyoroti sektor pertanian di Dapil 4. Meskipun ada lahan pertanian, mayoritas wilayah tersebut lebih didominasi oleh perkebunan, khususnya perkebunan sawit. Kristian mengingatkan bahwa Kutim tidak boleh hanya mengandalkan sektor perkebunan sawit saja.
“Kita perlu mengantisipasi dan tidak menyandarkan potensi daerah hanya pada sektor perkebunan sawit. Jika ada masalah terkait perkebunan, kita harus memiliki sektor lain yang bisa mendukung perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Kristian, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa di salah satu desa di Kecamatan Wahau, kini melanjutkan pengabdiannya sebagai wakil rakyat. Ia menyatakan ketertarikannya untuk ditempatkan di Komisi C, yang menurutnya memiliki relevansi dengan rencana pengembangan infrastruktur dan sektor pertanian di Dapil 4.
“Saya tertarik dengan Komisi C. Di sini saya bisa mendorong pendampingan yang lebih intensif untuk petani, terutama di wilayah Dapil 4,” ungkap Kristian.
Terkait hilirisasi produk perkebunan sawit, Kristian sepenuhnya setuju. Dengan luasnya wilayah perkebunan sawit di Kutim, ia berpendapat bahwa pemerintah daerah harus mulai mempertimbangkan pembangunan pabrik turunan sawit, seperti pabrik minyak goreng.
“Kutim memiliki wilayah perkebunan sawit yang luas. Saat ini kita hanya mengelola CPO. Pemerintah harus mempertimbangkan juga membangun pabrik turunan sawit untuk meningkatkan nilai tambah,” katanya.
Sebagai petani sawit sendiri, Kristian memahami permasalahan yang sering dihadapi petani swadaya, terutama ketika harga sawit melonjak tetapi pabrik menolak untuk membeli. Ia bertekad memperjuangkan kepentingan petani sawit swadaya di Kutim.
“Ketika harga sawit naik, seringkali pabrik justru menolak membeli. Ini jadi masalah besar bagi petani. Solusinya, pemerintah harus lebih memperhatikan petani sawit, termasuk kemungkinan membangun pabrik untuk masyarakat sendiri, terutama di wilayah yang kebun swakelolanya cukup luas di Kecamatan Wahau, belum lagi di kecamatan lainnya seperti Sangkulirang,” pungkas Kristian.
