Halokaltim, Sangatta – Sebagai dewan yang menaungi bidang pemberdayaan masyarakat, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai timur (Kutim) Novel Tyty Paembonan mengungkapkan pandangannya terkait angka kemiskinan di Kutim masih mengkhawatirkan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPEDA dalam rapat koordinasi, angka kemiskinan yang ada di kutim masih sekitar 37 ribu KK yang masuk kategori miskin dan 22 ribu lainnya miskin ekstrem. Sementara itu program penuntasan kemiskinan di berikan anggaran sebesar 1,9 trilyun di tahun 2023 yang diperuntukkan untuk 13 OPD.
Melihat hal ini, Novel menjelaskan bahwa perlu adanya data yang valid untuk bisa memverifikasi data tersebut secara menyeluruh
“Yah tentu yang pertama menurut saya adalah kita pastikan dulu benarnya dari BPS itu angka realnya berapa kemudian untuk pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang punya tanggung jawab untuk memberikan solusi pada masyarakat miskin ini,” ungkap Novel di kantor DPRD kutim Senin Siang, (05/08/2024).
Dirinya mengatakan bahwa hal semacam ini harus wajib diberikan penananganan oleh pemerintah setempat melihat adanya program yang diberikan anggaran besar namun belum menunjukkan adanya perubahan.
“Ketika memang masyarakat kutim ini sebagian atau ada yang masuk kategori miskin maka pemerintah harus ada langkahnya apalagi kalau sudah ada program yang diarahkan ke opd atau dinas terkait saya kira harus betul-betul memberikan informasi terbuka seperti misalnya anggaran untuk orang miskin di dinas kesehatan kegiatannya apa, nilainya berapa dan progressnya sampai dimana,” jelas Novel.
Menurut Novel, anggaran dan program yang telah diperuntukkan untuk OPD dalam mengatasi kemiskinan harus jelas regulasinya sehingga tidak menimbulkan kekeliruan.
“Artinya semua harus punya indikator dalam 5 tahun misalnya pertama ini dinas terkait untuk orang miskin sudah berapa masyarakat miskin yang menjangkau untuk mereka dapat BPJS kesehatan gratis misalnya atau di dinas sosial misalnya kegiatan mereka apa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin seperti sembako pertiga bulan atau enam bulan kan intinya harus jelas kan,” terangnya lebih lanjut.
Lebih lanjut Novel berharap apa yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan harus tepat sasaran dan sesuai dengan data yang ditargetkan.
“Intinya saya sepakat pemerintah memberikan anggaran yang cukup dalam hal ini tapi yang lebih penting adalah bagaimana program itu harus terarah pada orang-orang yang berhak jangan sampe nanti ada lagi alasan kalau bantuan ini ternyata tidak sampai pada masyarakaat yang layak dibantu,” pungkasnya.
