Halokaltim, Sangatta – Membahas mengenai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang belum tersentuh dengan baik.
Yan Ipui sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur yang membidangi Komisi D tentang Kesejahteraan Masyarakat, mengatakan bahwa Komisi D tidak memiliki visi misi dalam hal ini tetapi Komisi D sendiri fokus dalam mengawasi kinerja aturan yang dilakukan bersama dengan pemerintah.
“Yang punya program peningkatan kesejahteraan itu kan visi misi dari bupati, dan itu semua kita mendukung kearah sana tidak boleh masing-masing dinas punya visi misi sendiri, bahkan bupati mengacu kepada visi misi presiden dan nanti turunannya itu sambung menyambung,” ucap Yan di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur.
Yan juga mengatakan terkait Komisi D dalam hal mengawasi tentang kesejahteraan tersebut banyak hal yang memang harus dibenahi terkait dengan program pemerintah yang di anggap belum maksimal terjadi.
“Salah satu contoh anggaran kita ada tapi belum maksimal di pakai, dengan silpa kita yang masih besar kalau silpa kita besar itu akan menunda kesejahteraan,” ujarnya.
“Contohnya seperti ketika orang mengeluarkan hasil produksi kebun sawitnya dan itu jalannya sangat becek itu kan menghambat proses peningkatan kesejahteraan, uang ada tetapi tidak bisa pake secara maksimal. Inikan sebagian dari pada masuka-masukan yang kita berikan kepada pemerintah agar setiap tahun memperbaiki kinerja aparatur pemerintah kita secara menyeluruh,” lanjutnya.
Kemudian, dirinya juga menyampaikan bahwa ini tidak hanya terkait dengan persoalan pada saat rapat dengan mitra-mitra terkait tentang hal ini, karena dirinya yang sebagai ketua Komisi D tidak masuk dibanggar jadi hal ini lepas setelah melakukan rapat kerja dengan dinas terkait.
“Sebagai laporan saya serahkan kepada ketua DPRD yang akan mengawal lebih lanjut ke banggar, tetapi dengan rapat kerja itu sudah tertuang semua didalam notulen rapat dan usulan prioritas OPD yang kami awasi dan setiap awal tahun kita selalu melakukan hal itu,” paparnya.
Dirinya juga mengatakan hal ini juga bukan masalah penganggaran tapi ini masalah penerapan karena dananya juga sudah masuk ke OPD tetap tidak dipakai.
“Saya melihat hal ini lebih cenderung kepada kapasitas SDM kita atau kuantitas SDM kita di dinas-dinas terkait itu, dan yang kita tau dibeberapa itu karena mereka tidak sempat membuat kontrak ada juga karena keterbatasan personil yang mengelola. Hal ini yang saya lihat terjadi sehingga mepet,” tuturnya.
Lanjutnya, “Bahwa memang kemarin anggaran besar itu munculnya di perubahan, dana awal belum berjalan maksimal tetapi sudah datang lagi bahkan tahun ini akan terjadi lagi, ini sudah bulan Juli baru kita cek belum berjalan program pembangunan dan ini disebut kejadian berulang-ulang,” tegasnya.
Yan berharap akan hal ini untuk bersama-sama dilakukan introspeksi guna meningkatkan antisipasi dan kinerja yang di komandani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
