Halokaltim, Sangatta – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menanggapi salah satu perihal anggaran SILPA MYC (Multi Years Contract) pada pembangunan pelabuhan Kenyamukan sekitar 43 milyar di tahun 2023.
David Rante mengatakan SILPA tersebut tetap tidak akan digunakan namun akan dialihkan pada anggaran perubahan di tahun 2024.
“Itulah mengapa dilakukan pertanggungjawaban untuk melihat mana program yang terlaksana dengan yang tidak terkait juga apa masalahnya, apa kendalanya sehingga tidak terlaksana,” kata David saat ditemui awak media di kantor DPRD Kutai Timur pada Rabu siang, (12/6/2024)
Dirinya juga menyampaikan bahwa pemerintah harusnya memiliki strategi untuk bisa mengatasi perihal keterlambatan pelaksanaan dan realisasi proyek MYC.
“Kita berharap pemerintah punya strategi yang lain untuk menuntaskan soal keterlambatan-keterlambatan pelaksanaan MYC itu,” David berharap.
David juga menyoroti perihal penganggaran di Kutai Timur yang sedikit terkendala mengingat banyak penganggaran yang belum terselesaikan pada MoU yang telah disepakati antara pemerintah dan DPRD.
“Kalau umpamanya kontrak di 2023 lalu kemudian mau diselesaikan di tahun 2024, pertanyaannya adalah apakah anggarannya memang tersedia untuk itu kecuali ada tupoksi lain yang bisa di berikan oleh pemerintah sesuai dasar MoU,” ungkap David
Selain itu, dirinya juga menanggapi perihal penyampaian pertanggungjawaban APBD oleh Bupati tentang perbedaan belanja modal dan belanja operasi yang tidak mencapai target.
“Di LHP kan kemarin muncul tuh soal honorarium yang dianggarkan pemerintah serta gaji P3k yang tidak memenuhi capaian target kuota yang misalnya kuotanya seribu tapi yang lulus hanya dua ratus jadi sebagiannya kan jadi silpa,” terang David.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa hal penting lainnya yang harus diperhatikan pemerintah adalah soal belanja operasi yang didalamnya termasuk gaji dan insentif.
“Tidak bisa dipungkiri ketika itu sudah terpenuhi semua kuotanya kan tetap akan dibebankan juga ke APBD Kutai timur misalnya P3K kan juga dapat insentif juga jadi hal itu bisa menyedot anggaran yang cukup signifikan,” tuturnya.
Selain beberapa pandangan dan sarannya, David tetap berharap pemerintah punya strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan semacam ini.
“Pemerintah diharapkan untuk tetap berpikir dan berstrategi pada penyusunan RKPD supaya itu tidak mempengaruhi belanja modal kita untuk meningkatkaan pembangunan infraastruktur yang masih sangat kita harapkan,” pungkasnya.
